Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Presiden Ameriksa Serikat (AS), Donald Trump. /Reuters-Jonathan Ernst
Harianjogja.com, JOHANNESBURG— Pemerintah Afrika Selatan (Afsel) mengkritik keras langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berniat memblokir kehadiran Afsel dalam KTT G20 2026 di Miami, Florida. Kebijakan tersebut dinilai merusak hubungan kedua negara dan berdasar pada informasi yang keliru.
Dalam pernyataannya, Presidensi G20 Afsel menyebut tindakan Trump “sangat disesalkan”, terutama setelah Presiden Cyril Ramaphosa berupaya memulihkan hubungan dengan Washington. Namun, Trump—yang kini kembali menjabat—tetap melanjutkan kebijakan sanksi terhadap Pretoria.
"Presiden Cyril Ramaphosa telah mendengar pernyataan Presiden Donald Trump yang sangat disesalkan terkait partisipasi Afsel dalam pertemuan G20 2026," demikian pernyataan resmi tersebut.
Afsel menegaskan tetap akan menjadi “anggota penuh G20 yang aktif dan konstruktif,” serta menyerukan semua anggota G20 untuk mempertahankan prinsip multilateralisme dan pengambilan keputusan berbasis konsensus.
"Afsel merupakan negara demokrasi konstitusional yang berdaulat dan tidak menyukai penghinaan dari negara lain terkait nilainya dalam berpartisipasi di platform global," tulis pernyataan itu.
Disebutkan pula bahwa karena AS tidak menghadiri KTT G20 tahun ini, instrumen kepresidenan G20 diserahkan kepada pejabat kedutaan AS di markas Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Afsel. AS memboikot KTT tersebut tanpa mengirim satu pun delegasinya.
Juru bicara Presiden Ramaphosa, Vincent Magwenya, menegaskan bahwa Ramaphosa tidak akan menyerahkan jabatan kepresidenan G20 kepada pejabat AS tingkat junior.
“Ini pelanggaran protokol yang tidak dapat diakomodasi," katanya.
Menurut laporan South African Broadcasting Corporation (SABC), serah terima jabatan G20 sebenarnya telah selesai Selasa (25/11), dilakukan sederhana dan dengan persetujuan kedua belah pihak.
Ancaman Trump Berlanjut
Sebelumnya, Trump menyatakan Afsel tidak akan menerima undangan untuk menghadiri KTT G20 2026 dan bahwa AS akan menghentikan seluruh bantuan kepada negara tersebut.
“Afsel tidak akan menerima undangan ke G20 2026,” tulis Trump di platform Truth Social.
Ia kembali menggaungkan tuduhan bahwa orang kulit putih di Afsel dibunuh dan tanah mereka dirampas secara acak—klaim yang berulang kali dibantah Pemerintah Afsel sepanjang tahun ini.
Trump juga mengecam keputusan Afsel yang menolak menyerahkan kepemimpinan G20 kepada diplomat senior AS dalam upacara penutupan KTT. Pretoria menilai penyerahan kepada pejabat junior akan menjadi penghinaan terhadap Ramaphosa.
Ketegangan kedua negara meningkat sejak Trump kembali menjabat pada akhir Januari. Pada Februari, Trump membekukan bantuan AS bagi Afsel, menuduh Undang-Undang Pengambilalihan yang ditandatangani Ramaphosa “mendiskriminasi warga kulit putih.” Pemerintah Afsel membantah tuduhan ini dan menyebutnya tidak akurat serta mengabaikan sejarah kolonialisme dan apartheid.
Pada Maret, Washington bahkan mengusir Duta Besar Afsel Ebrahim Rasool setelah pidatonya yang mengkritik Trump. Pada Mei, saat Ramaphosa berkunjung ke Gedung Putih, Trump kembali menyampaikan teori konspirasi “genosida kulit putih,” yang langsung dibantah Ramaphosa.
Awal bulan ini, Trump mengumumkan tidak ada pejabat AS yang akan menghadiri KTT G20.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Maroon 5 akan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Simak harga tiket, jadwal presale, dan cara pembelian tiketnya.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.