UE Bentuk Badan Intelijen Baru, Pegawai Lama Protes

Harianjoja.com, JOGJA—Komisi Eropa berencana membentuk badan intelijen baru untuk meningkatkan koordinasi keamanan, namun pegawai lama menilai langkah ini berisiko.

Financial Times melaporkan, divisi baru ini akan beroperasi langsung di bawah Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam sekretariat jenderal komisi. Rencananya, stafnya akan direkrut dari badan-badan intelijen nasional negara anggota.

Berbeda dengan badan intelijen pada umumnya, peran divisi ini akan berfokus pada pembagian dan pertukaran intelijen antar negara dalam blok Uni Eropa, alih-alih melakukan operasi rahasia di luar negeri.

Rencana ini memicu kekhawatiran di tubuh Pusat Intelijen dan Situasi (INTCEN), badan intelijen Uni Eropa yang telah ada. INTCEN dibentuk pasca serangan 11 September 2001 dan berada di bawah European External Action Service (EEAS).

Para pejabat di INTCEN khawatir bahwa kehadiran badan baru von der Leyen akan menduplikasi fungsi yang sudah ada dan justru berpotensi melemahkan dinas luar negeri Uni Eropa.

Rencana pembentukan divisi intelijen ini menyoroti meningkatnya ketegangan birokrasi dan persaingan di antara pejabat Uni Eropa. Kritikus sering menuduh von der Leyen memiliki gaya kepemimpinan yang "otoriter" dan tidak transparan.

Mereka mengklaim bahwa ia mengabaikan negara anggota dan lembaga internal untuk memusatkan kendali. Tuduhan ini bahkan menjadi dasar upaya terbaru oposisi di Parlemen Eropa untuk menggulingkannya.

Ketegangan internal di Brussels ini semakin terlihat. Majalah Foreign Policy melaporkan bulan lalu bahwa von der Leyen disebut semakin mengesampingkan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam isu-isu diplomatik utama, termasuk hubungan dengan Washington.

Sementara itu, Politico dalam laporan terpisah menuduh von der Leyen melakukan manuver politik untuk menghalangi wakil pilihan Kallas, Martin Selmayr, menduduki jabatan senior di EEAS. Pengunduran diri Selmayr sebagai sekretaris jenderal Komisi pada 2019 sendiri dipandang sebagai momen kunci dalam kebangkitan von der Leyen.

Seorang juru bicara Komisi Eropa menegaskan kepada Financial Times bahwa badan intelijen baru tersebut akan "bekerja sama erat dengan badan-badan EEAS." Namun, sumber-sumber dalam Komisi mengungkapkan bahwa inisiatif ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja INTCEN, terutama sejak eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022.

Pembentukan pusat intelijen ini sejalan dengan dorongan von der Leyen yang lebih luas untuk peningkatan kekuatan militer Uni Eropa yang dikoordinasikan secara terpusat oleh Brussels. Kebijakan ini dibingkai sebagai persiapan menghadapi potensi konflik skala besar dengan Rusia.

Namun, Moskow telah berulang kali menolak kebijakan ini dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang didasarkan pada premis yang salah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News