Advertisement
Pesawat Carter Haji Bisa Angkut Wisatawan Arab ke Indonesia
Sejumlah pesawat milik maskapai Garuda Indonesia terparkir di areal Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Antara/Lucky R./Rei/kye - pri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Haji dan Umrah mendorong skema pesawat charter haji agar tidak hanya mengangkut jemaah ke Arab Saudi, tetapi juga membawa wisatawan Arab ke Indonesia.
"Kami sudah mulai berbicara beberapa bulan belakangan terkait dengan skema agar pesawat-pesawat charter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan, misalnya dari Arab Saudi," kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anhar Simanjuntak dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).
Advertisement
Dahnil mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pariwisata telah membentuk satuan tugas atau satgas promosi.
Pasalnya, jumlah wisatawan mancanegara asal Arab Saudi hanya sebanyak 120.000 orang. Sementara jumlah warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi atau disebut sebagai wisatawan nasional, mencapai tiga juta orang (haji dan umrah).
BACA JUGA
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisman dari Arab Saudi sebanyak 18.415 orang per Agustus 2025. Sementara jumlah wisnas yang berkunjung ke Arab Saudi mencapai 156.574 orang.
Data BPS menunjukkan, Malaysia menjadi negara tujuan utama wisnas dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu sebesar 30,81% dari total 684.930 wisatawan.
Arab Saudi menjadi negara tujuan terbanyak kedua setelah Malaysia, yaitu sebesar 22,86%. Kemudian, Singapura menjadi tujuan terbanyak ketiga, yaitu sebesar 13,19% dari total perjalanan wisnas pada Agustus 2025.
"Oleh sebab itu, kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji," kata Dahnil.
Ia mengusulkan kepada Komisi VIII DPR untuk membahas terkait ekosistem ekonomi haji. Saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, untuk bersama-sama mendorong terbitnya regulasi ekosistem ekonomi haji melalui peraturan presiden (Perpres).
"Agar kemudian koordinasi antar lembaga itu bisa dipermudah untuk mendorong akselerasi ekosistem ekonomi haji, khususnya terkait dengan pangan. Juga kampung haji yang direncanakan akan dipimpin oleh Danantara," katanya.
Pemerintah juga berencana menambah embarkasi atau bandara haji, yakni Yogyakarta International Airport (YIA). Adapun, Komisi VIII DPR RI telah menerima daftar alokasi kuota dari Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang totalnya sebanyak 221.000 jemaah.
Kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92% atau sebanyak 203.320 jemaah, sedangkan kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% atau sebanyak 17.680 jemaah.
Secara perinci, kuota haji reguler terbagi menjadi kuota Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing. Dengan demikian, kuota reguler murni dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi sejumlah 201.585 jemaah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Suara Ibu Indonesia Desak Negara Lindungi Aktivis dari Teror Air Keras
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Dana Desa Menyusut, DPRD DIY Soroti Dampak pada Program Kalurahan
- Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
- 10 Makanan yang Sebaiknya Dihindari Sebelum Tidur
- Grebeg Syawal Kraton Jogja Tahun Ini Tanpa Kirab Gajah, Ini Alasannya
- SDN Kasihan Bantul Gelar Pesantren Kilat dan Bagikan Takjil
- Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, Polri Diminta Usut Tuntas
- Podcast DPRD DIY Bahas Gotong Royong dan Kemandirian Ekonomi
Advertisement
Advertisement







