Advertisement
Menkeu Purbaya Jelaskan Alasan Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA—Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah, seraya menegaskan secara netto anggaran daerah justru bertambah melalui program yang dialokasikan pemerintah pusat.
"Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jatim, Kamis (2/10/2025).
Advertisement
Ia menjelaskan pemangkasan transfer dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih.
BACA JUGA: Pengelola GWK Berjanji Bongkar Tembok Menutup Akses Warga
Menurut dia, meski transfer ke daerah turun Rp200 triliun, program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. "Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," ujarnya.
Purbaya menambahkan pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun.
Ia membuka peluang transfer kembali ditambah jika ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat. "Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat," katanya.
BACA JUGA: Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran, Turgo Hujan Abu Tipis
Dalam pernyataannya, Purbaya juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada besaran transfer, tetapi meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran.
"Biasa kan daerah itu ingin jalankan sendiri, jadi mereka mesti belajar juga memperbaiki cara menyerap anggaran," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pegawai Diduga Bocorkan Data, KAI Services Jatuhkan Sanksi
OTT KPK, DJP Ancam Pecat Pegawai Terlibat Suap Pajak
Kasus Pandji Pragiwaksono Diproses dengan KUHP Baru di Polda Metro
Tanah Longsor dan Jembatan Putus, Sejumlah Desa di Pati Terisolasi
Advertisement
Venezuela Bangun Dukungan Global Merespons Agresi Amerika Serikat
OTT DJP Jakarta Utara, KPK Tangkap Delapan Orang
OJK Blokir 127.047 Rekening Scam, Kerugian Rp9 Triliun
OTT Pegawai Pajak, KPK Sita Ratusan Juta dan Valuta Asing
Didukung Jerman-Uni Eropa, SRRL Surabaya Ditargetkan 2027
Advertisement
KPK OTT Pegawai DJP, Dugaan Suap Pengurangan Nilai Pajak
Polisi Iran Klaim Situasi Nasional Kembali Tenang Pascakerusuhan
KPK Tangkap Pegawai Pajak, OTT Perdana 2026
70 Anak Terpapar Ideologi Kekerasan, Sekolah Diminta Waspada
Pendataan Rumah Rusak Banjir Aceh Dibuka, Ini Kategorinya
Advertisement
Mendag: Pasar Kuala Simpang Aceh 80 Persen Pulih
Berita Pilihan
- KPK Belum Tahan Yaqut dan Gus Alex, Tunggu Proses Lengkap
- Yaqut Resmi Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Segini Daftar Kekayaannya
- Bahlil: Tambang untuk Ormas Tetap Jalan Meski Diuji MK
- Ketegangan Baru: Uni Eropa Kritik Klaim Donald Trump atas Greenland
- Pencurian Baut Rel di Blitar Ancam Keselamatan Kereta
Advertisement
Pemkab Bantul Bakal Lindungi Pekerja Rentan lewat Iuran Jamsostek
Advertisement
Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest
Advertisement
Berita Populer
- Perbaikan Permanen Jalan Wunut Bantul Ditarget Akhir 2027
- KPK Akui Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji Sejak 8 Januari 2026
- Persib Vs Persija: Tiket Habis, Atmosfer Memanas
- Dana Desa 2026 di Bantul Berpotensi Dipangkas
- Konsumsi Rumah Tangga Melemah di Akhir 2025
- Leptospirosis di DIY Capai 453 Kasus, 38 Warga Meninggal
- KPK Terima Pengembalian Rp100 Miliar Terkait Kasus Kuota Haji
Advertisement
Advertisement
