Advertisement
Partai Buruh dan KSPI Bakal Laporkan Anggota DPR yang Arogan ke MKD
Presiden Partai Buruh Said Iqbal sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA - Mentari Dwi Gayati.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melaporkan beberapa anggota DPR RI yang pernyataannya dan sikapnya diyakini arogan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal sekaligus Presiden KSPI juga mengkritik istilah non-aktif yang dialamatkan kepada beberapa anggota DPR RI. Menurutnya, istilah itu tidak ada dalam ketentuan, termasuk Undang-Undang yang mengatur tentang MKD dan pemberian sanksi kepada para anggota DPR RI.
Advertisement
BACA JUGA: Foto-foto Aksi Penjarahan Massa di Rumah Anggota DPR RI Eko Patrio
"Pengertian non-aktif itu kan gak ada di undang-undang (yang mengatur) MKD. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu (3/9). Jadi, nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR," kata Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Said menegaskan sanksi yang sepatutnya diberikan kepada anggota DPR itu diberhentikan sebagai wakil rakyat, karena pernyataan dan sikap arogan mereka menjadi salah satu pemicu aksi massa dan huru-hara yang terjadi pekan lalu.
Said Iqbal bersama pimpinan konfederasi serikat buruh lainnya, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Ely Rosita Silaban mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Prabowo Sebut Tunjangan Anggota DPR Bakal Dicabut
Pertemuan itu dilakukan untuk berdiskusi dan menyamakan sikap menjaga situasi di dalam negeri kembali tenang dan kondusif. Dalam pertemuan yang sama, ada pula pimpinan dan pengurus pusat partai politik, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), dan tokoh-tokoh agama.
"Tentu, kami dari empat presiden buruh, kami mendukung kondusivitas masing-masing wilayah, dan menentang adanya aksi anarkis. Buruh dalam posisi Siaga 1 saat ini di semua wilayah industri, dan kami sudah instruksikan kepada anggota KSPSI untuk bersiaga di wilayah industri masing-masing. Jangan sampai perusuh masuk ke dalam kawasan industri dan mengganggu para buruh," kata Andi Gani selepas pertemuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- UMKM Jadi Mesin Perputaran Uang Saat Libur Lebaran di Sleman
- Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
- Mobil Dinas Baru di Pemkab Gunungkidul Batal, Jalan Rusak Jadi Fokus
- Teh Bisa Kehilangan Manfaat Jika Dicampur Ini
- Ratusan Pemudik Pilih Balik Naik Kapal Perang dari Semarang
- Jalur Selat Hormuz Terganggu, Produksi Minyak Kuwait Anjlok Drastis
- Arus Balik Mulai Padat di Bantul, Akses Parangtritis Diatur Satu Arah
Advertisement
Advertisement





