Dana MBG Tenyata Diambil dari 44,2 Persen Anggaran Pendidikan

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan sebesar Rp332 Triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini ternyata diambil dari plot anggaran pendidikan sebesar 44,2%.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran anggaran MBG pada 2026 ini meningkat tajam sebesar 96% dari tahun ini yang senilai Rp171 triliun.

Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa.

Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun.

Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

“Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025).

Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan.

Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

BACA JUGA: Daftar Kementerian dan Lembaga Penyedot Anggaran Terbesar 2026

Kritik Alokasi Anggaran

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

“Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, Sabtu (16/8/2025).

Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

“MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi [rogram MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi Program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis.

Dampaknya dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Republik ini. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air.

“Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, serta minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya.

Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru.

“Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com