DPR Dukung Pernyataan Presiden Prabowo untuk Menindak Aktivitas Pertambangan Ilegal

Harianjogja.com, JAKARTA— Pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (APH).

Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengatakan dalam pidato kenegaraannya Prabowo bakal menindak aktivitas tambang ilegal.

BACA JUGA: Pidato Kenegaraan Presiden RI, LaNyalla: Prabowo Konsisten dengan Prinsipnya

“Komitmen Presiden sudah jelas. Sekarang yang dibutuhkan adalah eksekusi di lapangan dengan langkah hukum yang terukur, transparan, dan bebas dari intervensi," kata Martin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Menurutnya, keberhasilan penindakan tambang ilegal sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Dia menegaskan integrasi kerja antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait perlu diperkuat agar penegakan hukum dapat berjalan cepat.

Dia mengingatkan tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga meninggalkan kerusakan lingkungan.

"Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya juga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat yang lebih besar karena itu, pelaku harus ditindak tegas,” tuturnya.

Untuk itu, dia pun menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, penegakan hukum menjadi kunci untuk memutus jaringan kejahatan yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

“Pertambangan ilegal ini bukan pelanggaran kecil. Harus dihadapi dengan langkah hukum yang tegas dan konsisten,” kata dia.

Baca juga: Yusril: Berantas tambang ilegal bentuk Prabowo atasi kejahatan ekonomi

Saat penyampaian pidato kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menyelamatkan kekayaan negara bernilai Rp300 triliun melalui penertiban 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang kini terdeteksi di Tanah Air.

"Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo.

Dikatakan Kepala Negara, potensi kekayaan negara yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan mencapai minimal Rp300 triliun.

Dalam kesempatan itu, Presiden minta dukungan segenap jajaran MPR/DPR, seluruh partai politik untuk mewujudkan penertiban atas praktik ilegal di sektor pertambangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara