Advertisement
Presiden Prabowo Belum Tandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Ini Penjelasan Istana
Presiden Prabowo Subianto. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan berkomitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, meski muncul berbagai usulan dari sejumlah pihak agar proyek ini ditunda alias moratorium.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.
Advertisement
"Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).
BACA JUGA: Jokowi Sebut Dosen Pemimbing Akademik Kasmudjo Sempat 4 Kali ke Pabrik Kayu Miliknya
Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.
"Kemarin hitung-hitungannya, kami berharap dalam tiga tahun ke depan [2028] bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif," katanya.
Prasetyo menambahkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota belum akan diterbitkan dalam waktu dekat. Keputusan tersebut baru akan diambil setelah infrastruktur minimum yang mendukung jalannya roda pemerintahan selesai dibangun.
“Ini adalah sarana-prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Thailand Evakuasi 60 Ribu Warganya Saat Bentrok di Perbatasan Kamboja
UNRWA: Kelaparan Massal di Gaza Sengaja dan Terencana
Advertisement
Menteri Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
5 Tentara dan 8 Warga Sipil Kamboja Tewas dalam Konflik dengan Thailand
Ribuan Publik Malaysia Gelar Demo, Tuntut Mundur Anwar Ibrahim
Advertisement
Kamboja Minta Gencatan Senjata Tanpa Syarat
Ayah Perkosa Anak Kandung, Kasus Ditangani Polisi
SBY: Sidang Umum PBB September Bisa Jadi Forum untuk Mengakhiri Genosida di Gaza
Satgas Damai Cartenz: Penindakan Akan Terus Dilakukan kepada KKB Papua
Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Advertisement
Protes Kelaparan di Gaza, Puluhan Ribu Orang Turun ke Jalan
Berita Pilihan
- BMKG Minta Warga Poso Tingkatkan Kewaspadaan Seusai Terjadi 113 Gempa Susulan
- Tingkat Kemiskinan di Perkotaan Naik karena Jumlah Orang Setengah Pengangguran, Ini Penjelasan BPS
- Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Riza Chalid Mangkir dari Panggilan Pertama
- Siswa dari 10 Sekolah di Kupang Keracunan MBG, BPOM Lakukan Penyelidikan
- Jumlah Warga Thailand yang Tewas Akibat Serangan Roket Kamboja Jadi 15 Orang
Advertisement
Lokasi Penjemputan Penumpang Bus Sinar Jaya Rute Malioboro ke Pantai Baron Gunungkidul Hari Ini Minggu 27 Juli 2025
Advertisement
Agenda Wisata di Jogja Pekan Ini, 26-31 Juli 2025, Bantul Creative Expo, Jogja International Kite Festival hingga Tour de Merapi 2025
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan
- Gencatan Senjata antara Thailand dengan Kamboja Disambut Pesimistis
- BMKG Minta Warga Poso Tingkatkan Kewaspadaan Seusai Terjadi 113 Gempa Susulan
- Protes Kelaparan di Gaza, Puluhan Ribu Orang Turun ke Jalan
- Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
- Satgas Damai Cartenz: Penindakan Akan Terus Dilakukan kepada KKB Papua
- SBY: Sidang Umum PBB September Bisa Jadi Forum untuk Mengakhiri Genosida di Gaza
Advertisement
Advertisement
