Advertisement
KPK Bidik Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi pengadaan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kasus itu baru dalam tahap penyelidikan. Kaitannya terkait dengan pengadaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil pada periode 2016-2020.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan lembaganya sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana pada pengadaan tersebut.
Advertisement
"Clue-nya [petunjuknya] adalah makanan bayi dan ibu hamil, TPK [tindak pidana korupsi] terkait itu. Masih penyelidikan," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
BACA JUGA: Kejagung Panggil Pihak Google dan Telkom Terkait Korupsi Pengadaan Chromebook
Asep enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan kasus yang tengah diselidiki KPK itu. Namun, penegak hukum belum menetapkan pihak-pihak tersangka pada tahapan proses hukum tersebut.
Meski demikian, KPK sudah bisa meminta keterangan ke sejumlah pihak terkait guna mencari peristiwa pidana dalam suatu perkara. Apabila ditemukan peristiwa pidana dan minimal dua alat bukti, maka perkara bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Adapun, sebelumnya lembaga antirasuah sudah menyoroti soal pemberian asupan tambahan kepada anak dan ibu hamil. Melalui kajian terhadap program pemerintah sebelum adanya Makan Bergizi Gratis (MBG), KPK menyoroti bahwa pemberian biskuit dan susu tidak efektif dalam menurunkan angka stunting.
Hal itu lantaran lebih banyak biskuit yang diterima oleh penerima manfaat daripada susu. "Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 5 Maret 2025 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Advertisement
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Advertisement
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Krisis BBM Australia: Ratusan SPBU Kehabisan Stok Imbas Konflik
Advertisement
Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Wisatawan Nekat Terobos TPR Parangtritis demi Hindari Tiket Masuk
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Performa Motor Tetap Terjaga Ini Cara Honda Edukasi Pengendara
- Duel Remaja di Pakualaman Jogja Terbongkar, Dua Pelajar Luka Parah
- Sering Dianggap Wajar Kebiasaan Ini Diam-Diam Menguras Energi
- Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
- WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
- Puluhan Telur Piton Ditemukan di Selokan Permukiman Warga Gunungkidul
- Krisis Energi, Purbaya: APBN Belum Diubah, Masih Aman
Advertisement
Advertisement
