Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 50.000 Korban PHK, Ini Syaratnya
Kemnaker membuka pelatihan vokasi bagi 50.000 pekerja terdampak PHK pada 2024-2026. Simak syarat, pilihan pelatihan, fasilitas, dan cara daftar.
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. - Foto dibuat oleh Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 103 titik percontohan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih siap untuk diluncurkan secara resmi pada Senin (21/7/2025) pekan depan.
“Satgas [Satuan Tugas] Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh," ujar Menkop Budi Arie, Minggu (13/7/2025).
Menkop menegaskan, persiapan peluncuran program Kopdes/Kel Merah Putih ini sudah mendekati finalisasi, dan 103 Kopdes/Kel Merah Putih percontohan ini bakal diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring.
Melalui percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini diharapkan Kopdes lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi di masa mendatang.
BACA JUGA: 24 Anak dari Gunungkidul Diterima di Sekolah Rakyat DIY
Menkop memastikan Kopdes/Kel Merah Putih ini bakal menjadi pusat layanan ekonomi rakyat di desa yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat. Ia melanjutkan, koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.
Koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi. “Kehadiran koperasi ini akan menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional," ujar Menkop.
Budi Arie mengatakan 103 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Skema pembiayaan pun dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah namun tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usahanya.
Pembiayaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih nantinya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui LPDB, Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.
Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 Kopdes/ Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI.
Menkop Budi Arie menegaskan Satgas Nasional akan memfokuskan untuk melakukan pendampingan agar operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik dengan penguatan bisnis hingga pelatihan pengembangan pengelola koperasi.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih ini akan jadi ujung tombak kemandirian ekonomi desa di Indonesia,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemnaker membuka pelatihan vokasi bagi 50.000 pekerja terdampak PHK pada 2024-2026. Simak syarat, pilihan pelatihan, fasilitas, dan cara daftar.
Pemerintah mendukung transisi telur bebas sangkar, tetapi kesiapan pasokan, harga, distribusi, dan kesadaran konsumen masih menjadi tantangan.
Reza Rahadian mengungkap tiga adegan favorit di film Laut Bercerita, mulai dari penjara hingga tantangan syuting di kedalaman laut.
Pemkot Jogja menganggarkan Rp8 miliar untuk sanitasi permukiman, dengan target layanan aman bagi sekitar 600 KK setiap tahun.
DPW PKB DIY memperingati Hari Santri Nasional 2026 melalui fun mini soccer yang diikuti enam tim untuk mempererat kebersamaan santri dan anak muda.
Suahasil Nazara melantik dan mengangkat lima pejabat eselon I Kemenkeu pada 23 Oktober 2026, termasuk Sekjen dan Dirjen Perbendaharaan.