Advertisement
Kementerian ATR BPN Cabut 400 SHM di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Riau
Nusron Wahid. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut sekitar 400 sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau.
“Sekarang yang sudah dicabut hampir 400-an SHM, terutama yang memang murni tumpang tindih dengan kawasan hutan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Advertisement
Nusron mengatakan total SHM di TNTN yang ditemukan sebanyak 1.758. Hingga saat ini memang baru sekitar 400 SHM telah berhasil dicabut.
Dalam upaya pencabutan SHM, petugas menemui sejumlah kendala. Pasalnya sebagian SHM yang bertempus 1999–2006 merupakan hasil surat keputusan (SK) Reforma Agraria dari bupati setempat, terutama Bupati Indragiri Hulu.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN sedang berkoordinasi dengan bupati setempat untuk mengevaluasi dan mencabut SK Reforma Agraria. “Kalau SK-nya dicabut, nanti otomatis SHM-nya akan kami cabut,” ujarnya.
Wadan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Brigjen TNI Dodi Triwinarto mengatakan permukiman ilegal yang berada di kawasan TNTN sebagian besar merupakan bangunan semi-permanen.
“Rumah-rumah ini tidak semuanya terhuni, rumah-rumah semi-permanen. Namun, ada juga yang permanen, tapi tidak banyak,” katanya.
Selain itu, masyarakat yang menempati kawasan TNTN adalah pekerja kasar. “Mereka yang di dalam TNTN ini hanya pekerja kebun, hanya pesuruh, bukan yang punya. Mereka yang hidup yang kurang lebih punya KTP ganda,” ujarnya.
Adapun saat ini, Satgas PKH telah berhasil 81.793 hektare lahan kawasan TNTN. Lahan yang telah dikuasai tersebut akan dikembalikan sesuai fungsinya menjadi hutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KAI Batalkan Sejumlah KA Selama Pemulihan Jalur Pascabanjir
Gerindra Hormati OTT KPK terhadap Bupati Pati, Tunggu Fakta Hukum
KPK Tahan Bupati Pati dan Tiga Kades, Kasus Pemerasan Jabatan
BGN: Program MBG Bikin Siswa Lebih Bugar dan Aktif Belajar
Advertisement
Basarnas Pastikan Data Smartwatch Kopilot ATR Rekaman Lama
BSSN Klaim Deteksi Serangan Siber Nasional Tercapai dalam Milidetik
Perpres Ojol Masih Digodok, Cari Titik Adil PengemudiAplikator
Banjir Pantura Hambat KA Pandalungan, Tiba di Jember Molor 76 Menit
Polisi Bongkar Pabrik Senjata Api Ilegal, Sudah Beroperasi Sejak 2018
Advertisement
BGN Setop Sementara 10 Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Januari 2026
Kemenkes Pastikan Super Flu H3N2 Terkendali di Indonesia
BMKG Ungkap Awan Cumulonimbus di Maros Saat ATR Dekati Hasanuddin
Kasus Keamanan Pangan MBG Turun, BGN Kejar Sertifikasi SPPG
Jaksa Agung Pastikan Perkara Guru Honorer Muaro Jambi Dihentikan
Advertisement
KPK Periksa Adik Sugiri Sancoko Terkait Kasus Suap Pemkab Ponorogo
Berita Pilihan
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
- Banjir Tak Halangi Ela dan Muhadi Gelar Resepsi Pernikahannya
Advertisement
DKPP Bantul Perketat Pengendalian Hama Tikus demi Jaga Produksi Padi
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Kasus PMK Ditemukan di Bantul, 14 Sapi Dilaporkan Terinfeksi
- Kalah di Pengadilan, Juventus Wajib Lunasi Sisa Gaji Cristiano Ronaldo
- Pemkab Gunungkidul Anggarkan Rp509 Juta untuk Percantik Kios Pedagang
- ChatGPT Bersiap Tampilkan Iklan
- Indonesia Jumpa Bulgaria di FIFA Series 2026
- Avatar: Fire and Ash Kukuh di Puncak Selama 5 Pekan
- OpenAI Gandeng Cerebras dalam Kontrak AI Rp169 Triliun
Advertisement
Advertisement
