Advertisement
Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Foto ilustrasi siswa sekolah. / Foto dibuat oleh AI Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menargetkan 65 sekolah rakyat dapat segera diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025.
Dody menjelaskan pada tahap pertama 65 Sekolah Rakyat tersebut bakal mulai dieksekusi pada akhir bulan ini. Di mana, 65 unit sekolah itu tidak dibangun secara langsung, melainkan berupa renovasi sekolah eksisting.
Advertisement
“Tahap 1 hanya sekedar merenovasi karena target utamanya dalam Juli itu harus bisa diresmikan Pak Presiden,” tegasnya dalam Konsultasi Regional (Konreg), Jumat (9/5/2925).
Dody menegaskan, Presiden Prabowo menargetkan Kementerian PU untuk dapat membangun 100 sekolah rakyat per tahun. Nantinya, tiap sekolah itu bakal dibangun di lahan dengan luas minimum sebesar 5 hektare (Ha).
Adapun, hingga saat ini Dody mengaku telah mengantongi 135 lokasi lahan yang ditargetkan bakal mulai dibangun Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026.
“Sementara ini lokasinya sudah kita survei bersama dengan teman-teman Kementerian Sosial dan Pemda setempat adalah 135 lokasi. Dan ini ditargetkan pembangunannya selesai di Juli 2026,” tegasnya.
Sejalan dengan hal itu, Kementerian PU juga telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025 dan mulai berlaku pada 11 April 2025.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.
Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Advertisement
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
BMKG Ungkap Penyebab Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Maluku Tenggara
Advertisement
Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
Advertisement
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Keluarga Ungkap Komunikasi Terakhir Diplomat Muda Sebelum Ditemukan Meninggal Tertutup Lakban
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
