Advertisement
Istana Merespons Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Sudah Sewajarnya
Almarhum mantan Presiden Soeharto. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Istana Kepresidenan merespons terkait wacana pemberian gelar anugrah Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai merupakan hal yang wajar ketika ada pengajuan gelar pahlawan untuk mantan presiden sebagai bentuk penghormatan atas jasanya.
Ia menegaskan usulan terhadap tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, setiap Presiden memiliki jasa yang patut dihargai oleh bangsa dan negara.
Advertisement
“Kalau berkenaan dengan usulan ya [gelar pahlawan nasional] terhadap Presiden Suharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga. Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).
Ia mengajak masyarakat untuk melihat jasa dan kontribusi setiap pemimpin, bukan hanya kekurangannya. Menurutnya, Presiden-presiden terdahulu telah menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara dengan populasi yang begitu besar.
Presiden Prabowo Subianto pun dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa perjalanan panjang suatu bangsa dapat tercapai karena prestasi para pendahulu-pendahulu.
“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” ucapnya.
Prasetyo mengakui pembahasan terkait pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto belum dilakukan secara khusus di lingkungan Istana. Merespons kritik publik terkait masa lalu Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang tak pernah diselesaikan secara hukum, Prasetyo menekankan pentingnya melihat secara utuh sisi positif dan negatif seorang tokoh
Menurutnya, pengajuan gelar Pahlawan Nasional merupakan proses panjang yang melibatkan verifikasi ketat, termasuk dari sisi integritas, kontribusi, dan keteladanan.
“Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
ASN di DIY Diminta Tinggalkan Kendaraan Pribadi Ketimbang WFA
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Ini Lokasi dan Tarif Parkir Resmi Kota Jogja Tahun 2026
- Pengolahan Mandiri Efektif, Sampah Residu di Demangan Jogja Berkurang
- Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
- Kelelahan, Polisi Kapospam Tugu Jogja Meninggal Dunia Saat Bertugas
- Posko THR Bantul Terima 20 Aduan, 5 Kasus Dilimpahkan ke Provinsi
- KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
Advertisement
Advertisement







