Advertisement
Presiden Prabowo Minta Desain IKN Direvisi, Ternyata Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diminta direvisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan alasannya.
“Rapat terakhir [terkait pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif] dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke seingat saya tiga negara deh Mesir, Turki dan India,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).
Advertisement
Dody menyebut alasan presiden memerintahkan revisi desain bangunan IKN dan melakukan studi banding ke 3 negara itu dikarenakan desain gedung legislatif dan yudikatif di negara-negara tersebut dinilai cukup mirip dengan Indonesia.
Nantinya, tim studi banding itu bakal diminta untuk merekonstruksikan desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN dengan mengacu pada bangunan-bangunan tersebut.
“Kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya menurut beliau mungkin punya karakter yang mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan disampaikan ke Pak Prabowo lagi,” tuturnya.
BACA JUGA: Stok Langka, Harga Gas Melon di Gunungkidul Tembus Rp23.000 per Tabung
Dody menuturkan bahwa informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN. “Ketua tim desainnya Bu Wamen,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan Rp15 triliun untuk fasilitas dasar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN.
Dia menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) murni meminta dana awal hingga Rp6,3 triliun.
Namun, untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, mereka membutuhkan dana tambahan hingga Rp8,1 triliun.
“Untuk tahun pertama dalam menyelesaikan judikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, kami membutuhkan Rp8,1 triliun tambahan, sehingga pada 2025 ini akan ada sekitar Rp15 triliun di IKN,” ujarnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
Di sisi lain, Basuki menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan program untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari 2025—2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun.
Mantan Menteri PUPR itu menuturkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028.
“Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2—3 tahun ke depan dengan Rp48,8 triliun tadi,” pungkas Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Insiden Kecelakaan Minubus vs Bus Rombongan Supporter Persebaya, Ini Komentar Menhub
- Belasan Wisatawan Teseret Ombak di Pantai Tiku Agam Sumatra Barat, 1 Meninggal Dunia
- Bandara IKN Siap Beroperasi untuk Pesawat Non-Komersial
- Hasil Seleksi Petugas Ibadah Haji 2025 Diumumkan Kemenag lewat Whatsapp
- Pakar Hukum Sebut SKCK Layak Dihapus, Ini Alasannya
Advertisement
Cek Layanan dan Lokasi SIM Keliling di Kota Jogja Selama April 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Korupsi Bank BJB: KPK Sita Barang Elektronik dan Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil
- Aset Kripto Diklaim Jadi Peluang Investasi Baru di Tengah Gejolak Ekonomi Global
- KKB Papua Bantai Warga Sipil Pendulang Emas, 2 Jenazah Teridentifikasi
- TNI Tembak 3 Polisi Terkait Sabung Ayam, Komnas HAM Desak Penindakan Hukum dengan Adil dan Transparan
- Gara-gara Tarif Trump, Rp2.847 Triliun Dana Pensiun di AS Hilang
- Pengamat: Pembantaian Pendulang Emas oleh KKB Termasuk Pelanggaran HAM Berat
- Tabrakan Kapal di Sungai Mahakam, 3 ABK Terlempar dan 1 Hilang
Advertisement