Advertisement
23.721 Bidang Tanah Masjid dan Mushalla Disertifikasi, Ini Tujuannya
Ilustrasi sertifikat tanah / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sebanyak 23.721 bidang tanah masjid/mushalla sudah disertifikasi. Prosesnya pun tidak dipungut biaya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat mengatakan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sehingga, potensi konflik dan sengketa tanah bisa dihindari.
Advertisement
"Program ini sangat membantu dan mempermudah pengelola masjid/mushalla. Untuk tahap awal, kami telah menyerahkan 23.721 data dengan rincian 14.073 masjid dan 9.648 mushalla, untuk kemudian diverifikasi dan disertifikatkan tanahnya oleh jajaran ATR/BPN di daerah," kata Arsad, dikutip Sabtu (25/1/2025).
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Investigasi Soal Sertifikat Hak Guna Bangunan Pagar Laut
Dia mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) yang telah memberikan alokasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) khusus untuk tanah masjid dan mushalla 2025.
Kemenag berupaya memenuhi kebutuhan data masjid/mushalla serta mengejar target kuota yang diberikan berdasarkan data masjid/mushalla yang terdapat di dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag.
Sementara itu, Direktur Pengaturan Tanah ATR/BPN Ana Anida menyatakan pihaknya bersedia membantu Kementerian Agama dalam menyertifikasi rumah-rumah ibadah.
"Kami memberikan target kuota 70.000 per tahun untuk sertifikasi tempat ibadah itu. Kita akan lakukan secara bertahap berdasarkan kelengkapan data," ujarnya.
Sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu program Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Program ini memfasilitasi tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Program PTSL telah menjadi solusi percepatan sertifikasi. Hingga September 2024, sebanyak 255.989 bidang tanah wakaf telah mendapat sertifikat.
Penyertifikatan 23.721 tanah masjid/mushalla tahap awal pada 2025 ini akan lebih mengakselerasi hal itu. KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mendorong penyertifikatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah masjid/mushalla yang berada di wilayahnya.
Takmir bersama BKM membantu menyiapkan berbagai persyaratan dan Tim ATR/BPR atau Kantor Pertanahan (Kantah) melakukan pengukuran hingga mengeluarkan sertifikat tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
Prakiraan Cuaca DIY Sabtu 14 Februari 2026: Hujan Ringan di 4 Wilayah
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Jogja 13 Februari 2026 di Alun-Alun Kidul
- Satpol PP Bantul Copot 525 Reklame Ilegal
- SIM Keliling Gunungkidul Jumat 13 Februari 2026, Mudahkan Perpanjangan
- Jadwal Bus DAMRI Bandara YIA ke Jogja Jumat 13 Februari 2026
- FGD BPS DIY Perkuat Standar Pelayanan Publik 2026
- Jadwal Pemadaman Listrik Jogja 13 Februari 2026
- Naikkan Kelas UMKM dengan Pemasaran Digital
Advertisement
Advertisement







