Advertisement
Pakar Intelijen Sebut Kenaikan Anggaran Harus Diiringi Kesejahteraan Prajurit
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan anggaran pertahanan yang diproyeksikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu memperhatikan pemenuhan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista), dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Hal ini diutarakan pakar intelijen dan keamanan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Stanislaus Riyanta. “Keduanya harus beriringan,” kata Riyanta, Senin (20/1/2025).
Advertisement
Menurut dia, proyeksi peningkatan anggaran secara bertahap dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari pajak domestik bruto (PDB) perlu memperhatikan dua hal tersebut dikarenakan unsur pertahanan negara bukan merupakan unsur tunggal, yakni tidak sebatas mengenai alutsista atau prajurit saja.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa ada prioritas lain yang perlu dilakukan pemerintah saat ini selain berfokus terhadap dua hal tersebut.
“Saya kira perlu penguatan industri pertahanan dalam negeri. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran dalam Rapat Pimpinan Kemhan, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, usai rapat tersebut menjelaskan peningkatan anggaran hingga 1,5 persen dari PDB sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Advertisement
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Advertisement
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Advertisement
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Tol Baru dan Mudik Gratis Gerus Penumpang Terminal Wates Kulonprogo
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Tak Semua Orang Perlu Multivitamin Ini Kata Ahli Gizi
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
- Ambisi Calafiori Bawa Timnas Italia Akhiri Kutukan Absen Piala Dunia
- Satoria Hotel Yogyakarta Hadirkan Paket Halalbihalal Magical Raya
- Catat, Ini Lokasi dan Tarif Parkir Resmi Kota Jogja Tahun 2026
- Pengolahan Mandiri Efektif, Sampah Residu di Demangan Jogja Berkurang
- Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
Advertisement
Advertisement
