Bappenas Targetkan Penurunan Prevalensi Stunting 14,2 Persen di Akhir 2029

Harianjogja.com, BANDUNG—Prevalensi stunting ditargetkan turun sebesar 14,2% di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Di dalam RPJMN itu kita tuliskan per tahun ya, dan untuk dasarnya di tahun 2025 ini 18,8 persen, tetapi nanti di akhir RPJMN itu menjadi 14,2 persen. Dalam rentang lima tahun, nanti kita akan bagi kira-kira dalam satu tahun itu bisa (turun) 1,5 hingga 2 persen, sehingga nanti dari 18,8 persen, turun menjadi 14,2 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amich Alhumami di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025).

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara retreat pejabat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Amich, salah satu strategi yang tepat dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut yakni melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA: Pelaporan Kasus Perundungan Anak, Siswa Diminta Terapkan Sistem dengan Bijak

"Salah satunya dengan investasi melalui Makan Bergizi Gratis itu karena yang disasar adalah kelompok ibu hamil, target yang kaitannya langsung dengan pencegahan, dan penurunan stunting itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya prioritas pemberian Makan Bergizi Gratis untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Mulainya untuk mencegah stunting itu dari hamil atau kita sebut dengan seribu hari pertama kehidupan, maka itu menjadi prioritas, dan salah satunya adalah karena asupan gizi. Maka, MBG adalah bagian dari program untuk mencegah stunting, tetapi itu tidak satu-satunya, ya, salah satu untuk mencegah stunting," katanya.

Wihaji juga mengemukakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap membantu dan mendukung program-program Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengemukakan, Makan Bergizi Gratis termasuk salah satu bagian dari proteksi sosial Pemerintah dalam upaya menjamin rakyat agar bisa hidup di atas suatu level kualitas hidup tertentu atau welfare.

"Taksonomi proteksi sosial itu terbagi menjadi dua, yakni contributory (kontribusi) dan non-contributory (non-kontribusi). Makan bergizi untuk anak sekolah masuk ke dalam in-kind transfers, yang merupakan bagian dari social transfers (transfer sosial), dan masuk ke dalam kategori social assistance (bantuan sosial) non-contributory," kata Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara