Advertisement
MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol di DPR Kini Bisa Usung Calon
Ilustrasi pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan syarat ambang batas pencalonan presiden yang menyebutkan partai politik harus memiliki 20% suara di DPR.
Penghapusan aturan ini mengabulkan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Advertisement
Dalam amar putusan yang dibacakan pada perkara No.62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden yang saat ini berlaku 20% inkonstitusional. Artinya, pencalonan presiden oleh partai politik tidak harus memiliki suara 20% di DPR.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (2/1/2025).
MK juga menyatakan dalam putusannya bahwa pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alias inkonstitusional. "Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo.
BACA JUGA: Bursa Transfer Pemain Sepak Bola, PSS Sleman Melepas Ricky Cawor
Adapun terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh.
Pemohon dari perkara No.62/PUU-XXII/2024 adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoirul Fatna.
Sebagaima diketahui, norma yang diujikan adalah Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
WNA Rusia Terjebak Tebing Cemongkak, Dievakuasi Helikopter
Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Mengaku Tak Hubungi Ibnu Masud
Ancaman Siber Kini Sasar Opini Publik Lewat Manipulasi Algoritma
Kekerasan Seksual Modus Pengobatan Alternatif di Malang Terbongkar
Advertisement
Kemenkes Percepat Eliminasi TB dengan Penemuan Aktif dan Terapi
Kejagung Tambah 3 Tersangka Korupsi Pertambangan PT AKT di Kalteng
Khalid Basalamah Tegaskan Tak Kenal Tersangka Korupsi Kuota Haji Yaqut
KPK Periksa 20 Pejabat Tulungagung Terkait Dugaan Pemerasan
Polisi Bongkar Solar Subsidi Ilegal di Tanjung Perak
Advertisement
Hadapi Lonjakan Harga Bahan MBG, BGN Dorong Pangan Lokal
Tak Penuhi Standar, 1.780 SPPG MBG Dihentikan Sementara
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global W3LL
RI Tegaskan Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Kemenkop Tegaskan Posisi Manajer Tak Gantikan Pengurus Kopdes
Advertisement
Sebanyak 5.997 Jamaah Haji RI Tiba di Madinah, Ini Imbauannya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 23 April 2026
- IAKMI: Minum 8 Gelas Air Lawan Panas El Nino
- Panggilan Palsu 119 di Sleman Capai 40 Persen
- Sengketa Tanah di Kulonprogo, Petani Diusir dari Lahan Sendiri
- Ribuan Akar Wangi Selamatkan Wilayah Rawan Longsor di Gunungkidul
- Kejagung Tambah 3 Tersangka Korupsi Pertambangan PT AKT di Kalteng
- Tak Sadar Punya Utang Pinjol, Begini Cara Mengeceknya
Advertisement
Advertisement
