Advertisement
Pemda Diminta Hati-Hati Tetapkan Upah Minimum
Foto ilustrasi uang rupiah / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Kepala daerah diminta bersikap hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah.
Hal tersebut sampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Advertisement
“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis,” ujarnya dalam forum tersebut.
Budi melanjutkan UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, hingga mendorong pekerja ke sektor informal.
Alhasil, kata Budi, skenario yang paling tak diinginkan tetapi dapat terjadi apabila penetapan UMP dan UMK tak sesuai akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.
Menurutnya, kepala daerah memang perlu berhati hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak.
Termasuk, di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah.
“Kami semua yang hadir di sini, memiliki tanggungjawab yang sama, tanggungjawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga,” ujar Budi Gunawan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada 2025 akan naik. Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak. "Iya dong [naik], masa enggak naik," kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintaj nantinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian Komdigi Mempercepat Transformasi Digital Indonesia
Narapidana Pembunuhan Bocah Angeline di Bali 2015 Meninggal Dunia
Advertisement
Dasco Sebut Jabatan yang Ditinggal Miftah Maulana Boleh Kosong
Longsor di Sukabumi, Tujuh Korban Masih Belum Ditemukan
Terlibat Jaringan Mafia, Seorang Biarawati di Italia Ditangkap Polisi
Polisi Bongkar Klinik Kecantikan Ilegal di Jakarta, Begini Modusnya
Mary Jane Bakal Dipindah ke Filipina Sebelum Natal
Advertisement
Jokowi Bertemu Prabowo di Omah Kertanegara
Puluhan Rumah di Lebak Bergerak dan Berdempetan Akibat Pergerakan Tanah
Tiga Akun Instagram Terkait dengan Judi Online Ditutup Kementerian Komdigi
Cek Penerima Bansos Pakai NIK KTP, Ini Caranya
Advertisement
Motor Gede Hasil Rampasan dari Rafael Alun Dipamerkan KPK di Gedung Merah Putih
Berita Pilihan
- Empat Terdakwa Korupsi Bank Sumut Syariah yang Rugikan Rp4,08 Miliar Divonis 2-7 Tahun
- Resmi! Kebaya Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO
- KPK Lelang Berbagai Barang Mewah Rapael Alun, Ini Daftar dan Harganya
- Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Minta Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Dibatalkan
- KPK Lelang Barang Rampasan Korupsi Termasuk Enam Properti Rafael Alun
Advertisement
Mayat Bayi Laki-Laki Ditemukan Terapung di Sungai Gajahwong Banguntapan Bantul
Advertisement
Festival Angkringan Kembali Digelar di Pasar Ngasem, Ini Jadwalnya
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Intimidasi pada Pilkada 2024 Tak Sebanyak Sebelumnya
- Gentingnya Stunting, Kemendukbangga/BKKBN Luncurkan Program GENTING dan Rebranding Logo
- Motor Gede Hasil Rampasan dari Rafael Alun Dipamerkan KPK di Gedung Merah Putih
- Cek Penerima Bansos Pakai NIK KTP, Ini Caranya
- Tiga Akun Instagram Terkait dengan Judi Online Ditutup Kementerian Komdigi
- Miftah Maulana Mundur dari Jabatan Utusan Khusus, Ini Respons Istana Kepresidenan
- Puluhan Rumah di Lebak Bergerak dan Berdempetan Akibat Pergerakan Tanah
Advertisement
Advertisement
