Advertisement
Menteri Jokowi Bicara Nasib Badan Penerimaan Negara yang Diwacanakan Prabowo-Gibran
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembentukan Badan Penerimaan Negara dicanangkan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto masih belum memiliki kejelasan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengisyaratkan bahwa wacana itu berpeluang kecil untuk terealisasi. Rencananya Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan. Nantinya dari salah satu Wamen itu akan mendapat tugas dalam mengurus penerimaan negara.
Advertisement
BACA JUGA : Lagi, Bawaslu Gunungkidul Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Oleh sebab itu, Surharso menilai bahwa Ketua Umum partai Gerindra itu tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya. "Ya saya kira dengan adanya wakil menteri [keuangan] yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu [tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara]," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).
Suharso memilih urung bicara terkait konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional dalam membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, informasi tersebut dapat bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru, ya," ujar Suharso.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nantinya semua pihak dapat melihat langsung keputusan Prabowo dalam membentuk badan tersebut saat melakukan pengumuman kabinet akhir minggu ini. "Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," katanya.
BACA JUGA : Realisasi Penerimaan PBB Kota Jogja Hingga Oktober Capai 99,9%
Sekadar informasi, wacana batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara disinyalir karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. Seperti diketahui, Sri Mulyani kerap menunjukkan sinyal penolakan pembentukan Badan Penerimaan Negara—yang akan 'mengambil' Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu. Saat dikonfirmasi soal wacana tersebut di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (18/10/2024), Sri Mulyani enggan memberikan komentar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada 2024, Bawaslu Jalankan Pengawasan Ujaran Kebencian di Medsos Bersama Beberapa Pihak
- Titiek Soeharto Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Prabowo Subianto
- Mentan Amran Copot 3 Pegawai Kementan yang Kedapatan Main Proyek
- Sebagian Besar Gen Z Tidak Tertarik dengan Partai Politik
- Puluhan Selebritas Indonesia Jadi Pejabat, Ini Daftarnya
Advertisement
Bangun SDM Unggul, Jogja Hasto Wawan Luncurkan One Village One Sister University, Apa dan Bagaimana Gagasan Itu?
Advertisement
Komunitas Vespa di Jogja Memulai Perjalanan ke Sabang Demi Mendapatkan Biji Kopi Lokal Setiap Daerah
Advertisement
Berita Populer
- Digelar Minggu, Begini Susunan Acara Pelantikan Prabowo-Gibran
- Muncul Petisi Penolakan Kelulusan Sidang Promosi Doktoralnya, Bahlil Bilang Begini
- Menteri Kabinet Prabowo Wajib Ikuti Penataran selama 3 Hari di Akmil Magelang
- Lebih Mudah Murah dan Aman, PLN Jamin Kepuasan Pelanggan yang Bertransaksi di PLN Mobile
- Muhammadiyah Sudah Survei Sejumlah Titik Tambang Batu Bara, Ini Lokasinya
- Joe Biden: Pembunuhan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Bisa Membawa Perdamaian di Gaza
- 10 Tahun Kemensos Berdedikasi Mengentaskan Kemiskinan
Advertisement
Advertisement