Advertisement
KPK Sebut Menyidik Dugaan Korupsi Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
"Iya betul, ini terkait masalah penerbitan izin usaha pertambangan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/9/2024).
Advertisement
Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi pada saat Awang Faroek Ishak menjabat sebagai gubernur pada periode 2008-2013 dan 2013-2018.
Terkait dengan penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Timur, Asep mengungkapkan penyidik menyita sejumlah sejumlah dokumen terkait pengurusan IUP di wilayah tersebut.
"Barang bukti yang didapat terkait dengan dokumen-dokumen pengurusan izin usaha pertambangan. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai gubernur," ujarnya.
Untuk diketahui, pada tanggal 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
BACA JUGA: Harga Bawang Merah Hari Ini Melonjak, Cabai Rawit Ikut Mahal
Meski demikian KPK belum bisa menyampaikan soal inisial dan jabatan tersangka karena proses penyidikan yang sedang berjalan.
Terkait dengan perkara tersebut pihak KPK telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.
"Pada tanggal 24 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Tessa mengatakan larangan keluar negeri tersebut berlaku untuk enam bulan dan larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Awasi Situasi
Gunung Karangetang Alami Lonjakan Gempa, Status Masih Waspada
Aktivitas Gempa Tangkuban Parahu Naik, Badan Geologi Imbau Waspada
Buruh KSPI Jadwalkan Demo 2 Hari Tolak UMP 2026 DKI dan Jabar
Advertisement
Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Rusia Minta AS Menahan Diri di Tengah Risiko Konflik Nuklir
Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi Labuan Bajo hingga Akhir 2025
10 Jembatan Bailey Pulihkan Akses Wilayah Pascabencana
Advertisement
Hujan Lebat, Bandara Ngurah Rai Atur Pendaratan Pesawat
Badai Salju Batalkan 1.300 Lebih Penerbangan di AS
Bahlil: 224 Desa di Aceh Belum Berlistrik Pascabencana
Jasa Marga Imbau Pengguna Tol MKTT Utamakan Keselamatan
Empat Warga Spanyol Hilang Seusai Kapal Wisata Tenggelam
Advertisement
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Pantau
Berita Pilihan
Advertisement
Kaliurang dan Jip Wisata Masih Jadi Favorit Libur Natal di Sleman
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Pesawat Libya Jatuh di Turki, Dugaan Sabotase Diselidiki
- Trump Siap Bertemu Netanyahu Bahas Masa Depan Gaza
- Puluhan Rumah Rusak, Polisi Tangani Dampak Puting Beliung Pati
- Kasus Penjualan Senjata ke Taiwan, 20 Perusahaan AS Kena Sanksi China
- Eka Yoga Wiratana Dilantik Jadi Direktur RS PKU Sleman
- Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara Kasus 1MDB
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Hari Ini Sabtu 27 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
