Bukan Cuma Kedokteran, Kursi FPIK dan FH Unsoed Diduga Dijual

Harianjogja.com, JOGJA— Dugaan praktik jual beli kursi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ternyata tidak hanya menyasar Fakultas Kedokteran (FK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi serupa pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Fakultas Hukum (FH).

Temuan itu disampaikan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Rektorat Unsoed pada Kamis (20/8/2026).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan sejumlah fakultas lain turut masuk dalam skema transaksi kursi pada jalur mandiri.

"Fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan itu antara lain Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya dan ada beberapa Fakultas Hukum," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2026) malam.

Dengan temuan tersebut, dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsoed tidak terbatas pada kursi Fakultas Kedokteran. KPK masih mendalami pola transaksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kuota jalur mandiri tersebut.

KPK Temukan 73 Kuota Diduga Dikelola Tersangka

KPK juga mengungkap jumlah kuota mahasiswa yang diduga masuk dalam skema praktik korupsi tersebut.

Dari total 2.527 kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri program sarjana tahun 2026, penyidik sementara menemukan 73 kuota yang diduga dialokasikan dan dikelola para tersangka untuk dimintai sejumlah uang.

Taufik mengatakan penyidik menemukan perhitungan terkait pengelolaan kuota tersebut dalam sejumlah dokumen yang telah diperoleh KPK.

"Sebanyak 73 mahasiswa yang dikelola untuk bisa dimintakan sejumlah uang. Jadi, ada hitung-hitungannya yang kami temukan di dokumen-dokumen," kata Taufik.

Temuan 73 kuota itu masih menjadi bagian dari penyidikan yang dilakukan KPK. Artinya, jumlah tersebut merupakan data sementara berdasarkan bukti yang telah ditemukan penyidik dan masih dapat berkembang seiring proses pendalaman perkara.

KPK juga masih menelusuri bagaimana kuota tersebut dibagikan, berapa nilai uang yang diminta kepada calon mahasiswa, serta bagaimana aliran dana dalam dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru tersebut.

OTT Berawal dari Lingkungan Rektorat Unsoed

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada Kamis (20/8/2026).

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru.

Beberapa pejabat yang diamankan antara lain Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno.

Setelah melakukan pemeriksaan dan pendalaman, KPK kemudian menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka pada Jumat (21/8/2026).

Mereka adalah Akhmad Sodiq, Norman Arie Prayogo, Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara, serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto.

Sementara itu, Kuat Puji Prayitno tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dugaan Jual Beli Kursi Masih Didalami

Perkara ini menempatkan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsoed dalam sorotan. KPK tidak hanya mendalami dugaan transaksi kursi Fakultas Kedokteran, tetapi juga menemukan indikasi keterlibatan fakultas lain.

FPIK dan FH kini ikut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK setelah nama kedua fakultas tersebut disebut dalam skema transaksi jalur mandiri.

Selain mengungkap jumlah kuota yang diduga dikelola, penyidik perlu memastikan mekanisme penerimaan uang, pihak yang menerima atau mengelola dana, serta kaitannya dengan keputusan penerimaan calon mahasiswa.

Dengan demikian, perkembangan berikutnya dalam perkara ini akan menentukan seberapa luas dugaan praktik jual beli kursi tersebut terjadi di lingkungan Unsoed.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.