Advertisement
MK Sentil Pemerintah dan DPR, Arief Hidayat: Sering Ubah Syarat Usia
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Antara - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pemerintah maupun DPR diminta untuk tidak terlalu sering mengubah aturan soal syarat usia untuk menjadi pejabat publik.
Hal itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam sidang putusan perkara 68/PUU-XXII/2024 yang diajukan Novel Baswedan soal syarat usia pimpinan KPK.
Advertisement
BACA JUGA: MK Tolak Permohonan Uji Materi UU KPK Terkait Syarat Usia Capim Diajukan Novel Baswedan
Menurut Arief, pengaturan soal batas usia pejabat publik merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang (UU), yakni pemerintah dan DPR RI.
"Penting untuk ditegaskan dalam keadaan tertentu pembentuk undang-undang tidak boleh dengan mudah maupun terlalu sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik," ujar Arief, Kamis (12/9/2024).
Arief menilai, perubahan syarat usia pejabat publik bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pasalnya, kata dia, hal itu bisa membuat pergeseran acuan kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan lembaga maupun organisasi publik.
Oleh karenanya, menurut Arief, apabila aturan ini sering diubah maka pembentuk UU berpotensi untuk membuat kebijakan yang dapat menghalangi hak konstitusional melalui motif yang bersifat politis.
"Jika hal tersebut sering diubah, besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan "penyesuaian usia" untuk menghalangi hak konstitusional warga negara lainnya dengan tujuan antara lain untuk "motif politik" tertentu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mudik Lebaran 2026 Diperkirakan Tembus 144 Juta Orang
BNPB Intensif Tangani Banjir Grobogan dan Demak
Trump Targetkan Kesepakatan Nuklir Iran Jelas 10 Hari
Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
Advertisement
Perang Saudara di Sudan Terus Berlanjut
Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
Trump Puji Prabowo di KTT Gaza, Indonesia Disorot
Kejagung Sita 6 Mobil di Kasus Korupsi Ekspor CPO
Kronologi Jatuhnya Pesawat Pelita Air PK-PAA di Nunukan
Advertisement
Diduga Jadi Gembong Narkoba, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Ditahan
Hakim PN Depok Kena OTT KPK, KY Siapkan Sidang Etik
Mudik Lebaran 2026, Tol Bocimi Fungsional Dibuka
Ledakan Petasan Situbondo Hancurkan Rumah, 1 Tewas
Libur Imlek 2026, 367.800 Kendaraan Padati Tol MBZ
Advertisement
Kronologi AKBP Didik Diduga Jadi Gembong Narkoba Berujung PTDH
Berita Pilihan
- Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
- Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
- Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
- Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
- Arab Saudi dan Iran Awali Ramadan 1447 H di Hari yang Berbeda
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- PT Garuda Mitra Sejati Perkuat Kolaborasi Media pada 2026
- Dishub DIY Usulkan Bus Sekolah untuk Wilayah Pinggiran
- Ini Waktu Magrib dan Buka Puasa di Jogja, Kamis 19 Februari 2026
- Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Nunukan, Pilot Tewas
- Indomaret dan Wipol Jalankan Gerakan Masjid Bersih 2026
- Pemkab Bantul Luncurkan Aplikasi Satriya untuk KDMP
- Angka Stunting di Bantul Naik 2 Persen, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
