Advertisement
Kemnaker Bakal Kirim 250.000 Pekerja Keterampilan Khusus ke Jepang
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (18/3 - 2024). Kemnaker
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berencana mengirimkan sebanyak 250.000 pekerja dengan keterampilan khusus (specified-skilled workers/SSW) dalam lima tahun ke depan.
“Kita memang sempat diskusi bagaimana menaikkan target tidak hanya 100.000 selama lima tahun, tapi kita ingin per tahun sekitar 50.000. Jadi, kalau lima tahun perkiraan 250.000 pekerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah di sela-sela acara Indonesia-Japan Human Resources Forum 2024, Tokyo, Kamis, dilansir Antara
Advertisement
Pemerintah Jepang telah membuka kuota bagi sejumlah negara untuk mengirimkan sebanyak 820.000 pekerja selama lima tahun, termasuk Indonesia yang memiliki kesempatan mengirim 100.000 hingga 2029.
“Indonesia sebetulnya di atas target itu sudah kita lampaui. Sampai hari ini sudah 34.000 pekerja,” kata Ida.
Kesepakatan transfer pekerja itu merupakan hasil dari Memorandum of Cooperation specified-skilled workers (MoC SSW) antara Kemnaker dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada November 2023 lalu.
Pada Januari 2024, JICA menyebut jumlah pekerja Indonesia di Jepang sebanyak 121.507 melesat dibandingkan 77.889 pekerja tahun lalu.
Jumlah tersebut juga naik jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya dalam konteks pekerja SSW.
BACA JUGA: Mengantisipasi Praktik Ilegal, Pekerja Migran di Bantul Diminta Daftar ke P3MI Resmi
Namun, karena adanya disrupsi dari Pemilu pada Februari lalu yang menyebabkan pelayanan administratif terganggu serta adanya perubahan sistem di Pemerintah Jepang, maka upaya lebih keras dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.
Salah satu perubahan skema dalam ketenagakerjaan di Jepang adalah perubahan dari Technical Intern Training Program (TITP) atau pemagangan menjadi Ikusei Shurou Seido.
Dalam program TITP, peserta tidak wajib mengantongi sertifikat kemahiran bahasa Jepang (JLPT), sementara dalam program yang baru mengharuskan mereka memiliki sertifikat itu serendah-rendahnya pada level N5.
“Indonesia tentu menyesuaikan aturan yang ada di Jepang, sekarang dibuka proses pemagangan menjadi SSW, kita sudah punya resources kalau dihitung-hitung sudah 100.000an lebih artinya modal untuk mengisi kesempatan SSW tidak sedikit yang dulunya pemagang mereka sudah menjadi pengusaha sekarang. Sekarang eksis ada 74.000 pekerja modal mengisi kesempatan SSW,” kata Ida.
Sejumlah sektor yang dibutuhkan di antaranya manufaktur, keperawatan (caregiver), pengolahan makanan, pertanian dan pariwisata.
“Kita sedang mengidentifikasi kebutuhannya, penyiapannya seperti apa, kita diskusi termasuk bagaimana mempercepat tercapai kebutuhan tersebut,” tambah Ida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Baru Terima SK, Puluhan ASN Gunungkidul Diminta Turun ke Warga
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
- Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
- Pengurus PB HMI Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelecehan
- KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
- Jadwal MotoGP AS 2026: Ujian Dominasi Aprilia di COTA
- MIUI Disuntik Mati, Ini Dampak Besar untuk Pengguna Xiaomi
Advertisement
Advertisement





