Advertisement
Muhammadiyah Sebut Siap Kembalikan WIUP ke Negara Jika Pengelolaan Tambang Menyimpang
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah siap mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika nantinya ada pengelolaan yang menyimpang.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Advertisement
Selain karena tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat, masalah lingkungan dan sosial juga menjadi alasan Muhammadiyah bakal mengembalikan IUP tersebut ke pemerintah. “Ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu akan kembalikan [ke negara],” kata Haedar dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024).
Haedar pun menjelaskan, langkah Muhammadiyah yang siap mengelola pertambangan pemberian pemerintah lantaran melihat tantangan untuk membuat pertambangan lebih baik. “Kenapa kami tidak bikin model yang bisa kita lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain jadi itu dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk,” ucapnya.
BACA JUGA: Siap Kelola Tambang Batubara, Ini Alasan Muhammadiyah
Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah. “Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan di Bareskrim
Advertisement
Mensesneg Sebut Perpres Ojol Rampung Akhir Tahun
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Aduan WhatsApp Tembus 28.390 Pesan, Menkeu Bakal Turun Langsung
Moda Transportasi Wajib Ramp Check Jelang Nataru, Ini Alasannya
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Advertisement
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
Advertisement
Dana TKD Dipangkas, Banyumas Optmalkan Pendapatan Asli Daerah
Berita Pilihan
Advertisement
Memasuki Musim Hujan, Revitalisasi SAH di Kota Jogja Dikebut
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Raperda Riset DIY Masuki Tahap Akhir dan Segera Disahkan
- Wapres Gibran Sebut Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren
- Berkisah, Game Karya Dua Siswi SMAN 5 Jogja Latih Anak Kelola Emosi
- Dugaan Korupsi, Ketua Bawaslu RI Dilaporkan ke KPK
- Google Dukung Energi Gas Rendah Emisi untuk Data Center
- Cerita Penerima Ganti Rugi Tol di Kulonprogo, Didatangi Sales dan Bank
- Kolaborasi RI-Brasil Dorong Pengembangan Energi Terbarukan
Advertisement
Advertisement
