Advertisement
Muhammadiyah Sebut Siap Kembalikan WIUP ke Negara Jika Pengelolaan Tambang Menyimpang
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah siap mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika nantinya ada pengelolaan yang menyimpang.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Advertisement
Selain karena tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat, masalah lingkungan dan sosial juga menjadi alasan Muhammadiyah bakal mengembalikan IUP tersebut ke pemerintah. “Ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu akan kembalikan [ke negara],” kata Haedar dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024).
Haedar pun menjelaskan, langkah Muhammadiyah yang siap mengelola pertambangan pemberian pemerintah lantaran melihat tantangan untuk membuat pertambangan lebih baik. “Kenapa kami tidak bikin model yang bisa kita lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain jadi itu dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk,” ucapnya.
BACA JUGA: Siap Kelola Tambang Batubara, Ini Alasan Muhammadiyah
Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah. “Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Penganiayaan Ojol di Jakbar Berakhir Damai Lewat Mediasi
KPK Sita Uang 50.000 Dolar AS dari Penggeledahan Ketua PN Depok
Tewas di Sumur Tua, Polisi Dalami Aktivitas Terakhir Remaja Ponorogo
Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Siapkan 50 Ribu Tiket Gratis
Advertisement
PPATK Telusuri Aliran Dana Jaringan Etomidate di Tanjung Priok
Viral Dugaan Kebocoran Data 58 Juta Siswa, Ini Kata Menko PMK
Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026 Capai Rp911 Miliar
Dakwaan Jaksa: Polisi Wanita Aniaya Suami hingga Tewas
Warga Diimbau Jauhi Air Cisadane Seusai Kebakaran Gudang Kimia
Advertisement
Pemerintah Siapkan Skema APBN untuk Bayar Utang KCJB Rp1,2 T per Tahun
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
Advertisement
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Stigma Sosial Masih Jadi Batu Sandungan Eliminasi Kusta di Sleman
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- RedMagic 11 Pro+ Jadi Ponsel Terkencang versi AnTuTu Januari 2026
- Sepeda Motor Terparkir di Rumah Warga Giwangan Dicuri
- Kurzawa Masuk Rombongan Persib ke Thailand, Siap Tempur di ACL Two
- Garudayaksa FC, Tim Milik Prabowo yang Jadi Pelabuhan Sementara Erwan
- YouTube Perluas Auto-Dubbing ke 27 Bahasa, Bisa Nonton Tanpa Subtitel
- Pembangunan Konservasi Burung di Purwosari Ditarget Selesai 2029
- 1,5 Juta API Key Bocor di Balik Platform AI Moltbook
Advertisement
Advertisement
