Advertisement
Muhammadiyah Sebut Siap Kembalikan WIUP ke Negara Jika Pengelolaan Tambang Menyimpang
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah siap mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika nantinya ada pengelolaan yang menyimpang.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Advertisement
Selain karena tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat, masalah lingkungan dan sosial juga menjadi alasan Muhammadiyah bakal mengembalikan IUP tersebut ke pemerintah. “Ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu akan kembalikan [ke negara],” kata Haedar dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024).
Haedar pun menjelaskan, langkah Muhammadiyah yang siap mengelola pertambangan pemberian pemerintah lantaran melihat tantangan untuk membuat pertambangan lebih baik. “Kenapa kami tidak bikin model yang bisa kita lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain jadi itu dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk,” ucapnya.
BACA JUGA: Siap Kelola Tambang Batubara, Ini Alasan Muhammadiyah
Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah. “Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementan Siapkan Pengadaan Alsintan Senilai Rp10 Triliun di 2025
Sidang di MK, Mendes PDT Bantah Bantu Menangkan Istri di Pilkada Serang
Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK terkait Korupsi Pengadaan LNG
Advertisement
Kapolri Ancam Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat TPPO
Program Makan Bergizi Gratis di Jateng Sudah Terlaksana di 13 Daerah
Advertisement
Kericuhan di Kuil India Tewaskan Enam Orang dan 40 Terluka
PDIP Pastikan Tidak Mengundang Prabowo di Acara HUT ke-52
Advertisement
Berita Pilihan
- Ini Daftar 10 Maskapai Penerbangan Paling Tepat Waktu di Dunia
- Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK terkait Korupsi Pengadaan LNG
- Program Makan Bergizi Gratis di Jateng Sudah Terlaksana di 13 Daerah
- Kejagung Sebut Mantan Ketua PN Surabaya Dapat Jatah 20.000 Dollar Singapura dalam Kasus Ronald Tannur
- Terangka Pelecehan Seksual Agus Tunadaksa Resmi Ditahan
Advertisement
Jadwal KA Bandara Hari Ini, Sabtu 11 Januari 2025, dari Stasiun Tugu Jogja ke YIA
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Ditjen Gatrik KESDM Gandeng Huawei Dorong Literasi Keamanan Teknologi Panel Surya
- Dukung Swasembada Pangan, Petani Transmigrasi Didorong untuk Bertransformasi ke Pertanian Modern
- Program Makan Bergizi Gratis di Jateng Sudah Terlaksana di 13 Daerah
- Kapolri Ancam Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat TPPO
- Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK terkait Korupsi Pengadaan LNG
- Waspada! Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Jateng pada 10-12 Januari 2024
- Sidang di MK, Mendes PDT Bantah Bantu Menangkan Istri di Pilkada Serang
Advertisement
Advertisement
