Gaji Guru Disorot Prabowo, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mukti

Harianjogja.com, SURABAYA—Sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait kecilnya gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) mendapat tanggapan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Ia menegaskan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja.

Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) R-APBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung rendahnya gaji guru, ASN, hingga aparat penegak hukum sebagai dampak dari kebocoran ekonomi nasional selama puluhan tahun.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong pembahasan lintas kementerian untuk mencari solusi komprehensif. Ia menilai persoalan kesejahteraan guru berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara secara menyeluruh.

“Persoalan gaji guru tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kemendikdasmen. Ini perlu dibahas bersama kementerian lain,” ujarnya usai menghadiri agenda pelepasan ribuan lulusan SMK dan program pelatihan kerja luar negeri di Surabaya.

Menurut Mu’ti, koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak parsial. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan langkah konkret yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memaparkan data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara surplus perdagangan dan aliran dana keluar negeri. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akumulasi surplus ekspor-impor Indonesia periode 2004–2025 mencapai US$436 miliar. Namun, aliran dana keluar (outflow) tercatat mencapai US$343 miliar.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang disebut telah berlangsung sejak 1991 hingga 2024. Nilainya diperkirakan mencapai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kebocoran kekayaan negara yang berdampak langsung pada keterbatasan anggaran, termasuk untuk menggaji guru dan ASN.

“Ini yang membuat anggaran kita tidak cukup kuat, sehingga berdampak pada kecilnya gaji guru dan aparatur,” ungkap Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya reformasi sistem keuangan dan pengawasan ekspor agar kebocoran dapat ditekan. Di sisi lain, upaya meningkatkan kesejahteraan guru dinilai harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola ekonomi nasional.

Dengan dorongan koordinasi lintas kementerian, pemerintah diharapkan dapat menemukan formulasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com