Anggaran MBG 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memutuskan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi agar pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengurangan pagu anggaran MBG dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengelolaan dana program dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis tercatat mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya juga memberi sinyal adanya peluang penghematan lanjutan dalam pelaksanaan program MBG, meski belum menjelaskan secara rinci skema efisiensi yang akan diterapkan pemerintah.

Menurut dia, Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan pembenahan manajemen program MBG, termasuk pola belanja yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), agar penggunaan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” katanya.

Di tengah penyesuaian anggaran MBG, realisasi belanja negara hingga April 2026 tercatat tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen atau mencapai Rp1.082,8 triliun. Nilai tersebut setara 28,2 persen dari target APBN 2026 yang dipatok Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat menjadi penyumbang utama pertumbuhan tersebut dengan kenaikan 51,1 persen atau senilai Rp826 triliun.

Purbaya menjelaskan peningkatan realisasi belanja itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meratakan distribusi pengeluaran negara sepanjang tahun anggaran.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L meningkat menjadi Rp425,5 triliun atau tumbuh 45,2 persen.

Sementara itu, pendapatan negara hingga 30 April 2026 tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara