Advertisement
Laporan Keuangan Kementan Merosot dari WTP Jadi WDP, Penyebabnya Pemborosan hingga Belanja Tak Wajar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023 merosot daridari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki sejumlah alasan mendasarkan terkait menurunnya penilaian tersebut.
"Penurunan opini dari WTP pada tahun 2022 menjadi WDP di Kementan disebabkan oleh beberapa permasalahan material yang mempengaruhi laporan keuangan, di antaranya belanja barang tidak diyakini kewajaran sebesar Rp242,65 miliar, dan pemborosan keuangan negara atas belanja barang yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp1,85 miliar," ungkap Anggota IV BPK Haerul Saleh saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK Kementan dan Bapans kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Setyo Budiyanto dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Minggu (22/7/2024).
Advertisement
BPK memberikan apresiasi kepada Kementan atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Terkait Bapanas, ada sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain tata usaha dan pengendalian pelaksanaan belanja barang sebesar Rp61,84 miliar belum memadai, dan penggunaan daftar pengeluaran riil (DPR) dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri tidak dapat diyakini kebenarannya minimal sebesar Rp5,04 miliar.
"Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)," kata Haerul.
BACA JUGA : Pembinaan Petani oleh Kementan di Bantul, Titiek Soeharto Ikut Mohon Izin Nyaleg
Pihaknya menekankan urgensi tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh Kementan dan Bapanas untuk memberikan jawaban atau penjelasan atas rekomendasi itu selama 60 hari sejak LHP diterima kedua instansi tersebut "Saya berharap agar Sekretaris Jenderal Kementan, Sekretaris Utama Bapanas, Inspektur Jenderal Keme
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada 2024, Bawaslu Jalankan Pengawasan Ujaran Kebencian di Medsos Bersama Beberapa Pihak
- Titiek Soeharto Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Prabowo Subianto
- Mentan Amran Copot 3 Pegawai Kementan yang Kedapatan Main Proyek
- Sebagian Besar Gen Z Tidak Tertarik dengan Partai Politik
- Puluhan Selebritas Indonesia Jadi Pejabat, Ini Daftarnya
Advertisement
KPU Jogja Masih Rumuskan Teknis dan Honor Petugas Sortir Lipat Surat Suara
Advertisement
Komunitas Vespa di Jogja Memulai Perjalanan ke Sabang Demi Mendapatkan Biji Kopi Lokal Setiap Daerah
Advertisement
Berita Populer
- Rundown Materi Pembekalan Calon Wakil Menteri Prabowo di Hambalang: Ada Lapangan Kerja hingga Antikorupsi
- Boikot! Produk Israel Dilarang Ikut Pameran Militer Euronaval di Prancis
- KPK Bidik Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN dengan PT IAE
- Jokowi Angkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Gantikan Heru Budi Hartono
- Perpres 121: Menteri Terjerat Pidana Tidak Peroleh Jaminan Kesehatan
- Peneliti BRIN Sebut Keberlanjutan Pembangunan IKN Bisa Mempercepat Daya Saing Ekonomi
- 1.400 Petugas Kebersihan Disiagakan Saat Pelantikan Presiden
Advertisement
Advertisement