Advertisement
400 Ribu Wajib Pajak Belum Lakukan Pemadanan NIK dengan NPWP
E/KTP dan NPWP. Pemerintah menunda penggunaan NIK pada E/KTP sebagai NPWP dari Januari 2024 menjadi Juli 2024. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99%.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo mengatakan, dengan pencapaian 99% tersebut, masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP. “Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan,” katanya dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).
Advertisement
BACA JUGA : Silent Suffering dari Hustle Culture
Suryo mengatakan, pemadanan NIK dan NPWP tersebut akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang juga mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit angka. Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyampaikan terhitung 1 Juli 2024, terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Namun demikian, wajib pajak tetap dapat menggunakan NPWP format lama dengan 15 digit angka untuk layanan selain tujuh layanan tersebut. Sementara itu, bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers Keluarkan Pedoman Penggunaan AI untuk Kerja Jurnalistik
Tukin Dosen ASN, Ini Skenario yang Disiapkan Kemendiktisaintek
Kemenhut Targetkan Investasi Sektor Kehutanan Capai Rp19,9 Triliun pada 2025
Advertisement
Soal Penerbitan HGB Pagar Laut, Kementerian ATR/BPN Lakukan Penelitian
Kebakaran Resor di Turki, 78 Orang Tewas dan 11 Orang Ditangkap
Temuan Flu Burung di AS, 100.000 Lebih Bebek Dimusnahkan
Advertisement
Produk Halal Diharapkan Mampu Menggerakkan Ekonomi Daerah
Menteri Trenggono Klaim Tuntaskan 196 Kasus Ruang Laut
Advertisement
Berita Pilihan
- Dewan Pers Keluarkan Pedoman Penggunaan AI untuk Kerja Jurnalistik
- Kebakaran Resor di Turki, 78 Orang Tewas dan 11 Orang Ditangkap
- Temuan Flu Burung di AS, 100.000 Lebih Bebek Dimusnahkan
- Inpres Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Perintahkan Pemda Potong Perdin 50 Persen dan Kurangi Seminar
- Kementerian ESDM Sebut Izin Tambang Muhammadiyah Masih dalam Tahap Kajian
Advertisement
PSS Sleman Lawan Semen Padang, Irkham Mila Jadi Senjata Besar Kabau Sirah Menurut PSS Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Terbitkan Inpres, Presiden Prabowo Perintahkan Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun
- Pemerintah Janjikan Peluncuran Program Pemeriksaan Gratis Secepatnya
- Kasus Pagar Laut Dilaporkan ke KPK, Senggol Dua Menteri
- Kementerian ESDM Sebut Izin Tambang Muhammadiyah Masih dalam Tahap Kajian
- Inpres Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Perintahkan Pemda Potong Perdin 50 Persen dan Kurangi Seminar
- Demi Tambah Anggaran MBG, Pemerintah Pangkas Anggaran Lain hingga Rp300 Triliun Lebih
- Program MBG Tetap Berjalan Saat Ramadan
Advertisement
Advertisement
