Advertisement
Harga Obat Mahal, Pemerintah Diminta Intervensi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Intervensi pemerintah melalui sejumlah langkah diperlukan untuk menekan mahalnya harga obat di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini diutarakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen.
“Untuk menekan mahalnya harga obat, intervensi negara sangat diperlukan. Beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain, meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola,” ucap Nabil Haroen dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).
Advertisement
Menurut dia, negara perlu memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan.
Selain itu, Nabil Haroen juga menyebut diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat dan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi.
Menurut dia, perlu pula penguatan peran pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya mengambil peran lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi harga obat di pasaran, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri.
Kolaborasi antar kementerian dan lembaga juga tidak kalah penting. Menurutnya, perlu kerja sama yang erat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.
Terakhir, Nabil Haroen memandang penyelesaian mahalnya harga obat di dalam negeri dapat diatasi dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat agar lebih efisien dan transparan.
“Dua minggu ke depan akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia,” katanya.
BACA JUGA: Soal Kenaikan Pajak Tambahan Impor, Zulhas: Masih Dihitung Lagi
Lebih lanjut, ia mengatakan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan harga di negara tetangga.
Tidak efisiennya tata kelola perdagangan sektor kesehatan menjadi salah satu faktor utama. Inefisiensi ini, ujar Nabil, mencakup berbagai aspek, mulai dari proses distribusi, regulasi, hingga mekanisme pengadaan yang belum optimal.
“Kedua, biaya-biaya tambahan yang muncul dari proses tata kelola yang kurang transparan turut berkontribusi pada tingginya harga obat. Biaya-biaya ini mungkin berasal dari jalur distribusi yang panjang, biaya administrasi yang tidak perlu, dan berbagai pungutan lain yang seharusnya bisa dihindari,” katanya.
Faktor ketiga, adanya perbedaan dalam kebijakan harga dan regulasi antara kedua negara. Ia menyebut, pemerintah Malaysia memiliki mekanisme pengendalian harga obat yang lebih ketat dan efektif dibandingkan di Indonesia.
“Kami di DPR RI siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Nabil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
- Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
- Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- 12 Orang Terjaring OTT Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, Bawaslu: Kami Dalami
Advertisement

Menteri Lingkungan Hidup Sebut Masalah Sampah di DIY Bukan Hal Sederhana
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Putin Umumkan Gencatan Senjata di Ukraina Demi Paskah
- KAI Operasionalkan Kereta Bersubsidi Selama Libur Paskah, Berikut Daftarnya
- Pesan Menag ke Jemaah Calon Haji, Jangan Lupa Doakan Palestina
- Ketua MPR Sambut Positif Usulan 3 April Diperingati Hari NKRI
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- Pagi Ini Ada Demo Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat
- AS Soroti Peredaran Barang Bajakan di Indonesia, Begini Respons Mendag Budi Santoso
Advertisement