Advertisement
Sentil Jokowi, Megawati: Konsep Kebangsaan Kita Sudah Paripurna, Kok Diubek-ubek
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta. - Bisnis/Nurul Hidayat.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi terkait konsep kebangsaan yang sudah paripurna. Akan tetapi saat ini konsep itu justru diubek-ubek.
Megawati mengaku sudah mengingatkan Jokowi agar tidak membuat konsep kebangsaan versinya sendirinya. Seorang pemimpin seharusnya menjalankan konsep kebangsaan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Indonesia.
Advertisement
BACA JUGA : Diminta Jokowi untuk Fasilitasi Pertemuan dengan Megawati, Begini Reaksi Sri Sultan
"Saya bilang ke Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi [sendiri]," ujar Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Presiden ke-5 RI ini menilai saat ini para pemimpin malah punya konsep kebangsaan sendiri-sendiri. Padahal seharusnya pemimpin tinggal menjalankan apa yang sudah dirumuskan dalam Pancasila seperti konsep gotong royong dan bhinneka tunggal ika.
Megawati merasa, sejumlah pemimpin tidak mau menjalankan Pancasila karena dirumuskan oleh Bung Karno. Ia justri bingung dengan sikap yang seakan anti Bung Karno. "Kita ini udah punya konsep bangsa paripurna loh, kok diubek-ubek," ucapnya.
Dia mengungkapkan, pernyataan yang disampaikan ke Jokowi itu juga disampaikan ke calon presiden dan wakil presiden usungan PDIP 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Megawati meyakini konsep kebangsaan sudah benar sehingga tidak tinggal dilanjutkan para pemimpin selanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
