Advertisement
MUI Desak Jaksa Mahkamah Pidana Internasional Segera Menangkap Netanyahu

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didesak agar mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung mengatakan MUI mendesak jaksa ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan Netanyahu atas kejahatannya melakukan pembantaian rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Advertisement
BACA JUGA: Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
"ICC hendaknya tidak lagi mengulur waktu pengeluaran surat penangkapan Netanyahu. Pasalnya, jika dibiarkan maka semakin banyak korban yang berjatuhan di Palestina," katanya, Sabtu (18/5/2024).
Dia mengatakan MUI menaruh harapan besar pada ICC karena merupakan satu-satunya pengadilan internasional permanen di dunia yang memiliki kekuatan untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang maupun kejahatan lain terhadap kemanusiaan.
Sejumlah negara di antaranya Libya, Aljazair, dan Rusia mendesak ICC agar segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu. Negara-negara tersebut juga mengkritik Ketua Jaksa Mahkamah Pidana ICC Karim Asad Ahmad Khan yang tak kunjung mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Program Strategis Prabowo Dinilai Mampu Mendongkrak Ekonomi DIY
Advertisement

Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Warga Berhamburan Keluar Saat Gempa Bumi Guncang Bekasi Malam Ini
- BMKG Ungkap Penyebab Gempa di Bekasi Dipicu Aktivitas Sesar Naik Busur Belakang
- Gempa di Bekasi Malam Ini, BPBD Belum Terima Laporan Kerusakan
- Wapres Gibran Ingin Tradisi Pacu Jalur Terus Dilestarikan
- Ridwan Berharap Polemik Dirinya dengan Lisa Mariana segera Berakhir
- Usai Gempa di Bekasi, Perjalanan Kereta Api di Jakarta Kembali Normal
- Prabowo Restui Lahan Tak Berizin Digunakan untuk Pertanian dan Perkebunan
Advertisement
Advertisement