Advertisement
66 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Dua Rutan Dinonaktifkan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Dua rumah tahanan (rutan) cabang milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinonaktifkan setelah pemecatan 66 pegawai yang terlibat praktik pungutan liar (pungli) di rutan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengemukakan, dua rutan yang dinonaktifkan saat ini berlokasi di Markas Komando (Mako) Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) Jakarta Utara dan Mako Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) Guntur.
Advertisement
Dengan demikian, hanya ada rutan yang saat ini masih aktif yaitu Rutan Gedung Merah Putih KPK dan Rutan Gedung Kavling C1 (Gedung KPK Lama).
"Khusus untuk di POM AL dan Pomdam Jaya Guntur sementara dinonaktifkan karena semua tahanannya kita pindah ke Rutan Merah Putih dan C1. Itu secara teknis," ujar Ali, Minggu (28/4/2024).
Ali menjelaskan bahwa penonaktifan itu bersifat sementara sambil menunggu SDM pengganti yang akan ditugaskan dalam rutan dimaksud. Sebelumnya, sejumlah pegawai rutan cabang KPK itu terbukti melakukan pungli terhadap sejumlah tahanan di sana.
Pada perkembangan terbaru, sebanyak 66 pegawai rutan KPK pun dipecat. Penanganan kasus pungli rutan itu dilakukan dengan pendekatan etik, kepegawaian hingga pidana. Sebanyak 15 orang pegawai KPK ditetapkan tersangka.
Ali memastikan rutan cabang Puspomal dan Pomdam Jaya Guntur akan kembali aktif ketika sudah ada ketersediaan personel yang memadai. Untuk sementara waktu, komisi antirasuah akan memanfaatkan dua rutan sekaligus bekerja sama dengan rutan di Markas Polda Metro Jaya.
BACA JUGA: Percaya Diri, Shin Tae-young Bisa Antar Indonesia ke Olimpiade
"Kalaupun misalnya di C1 ataupun rutan di K4 penuh tentu kami juga ada koordinasi dan kerjasama dengan pihak Polda misalnya sehingga bisa ditempatkan di rutan Polda mauapun rutan di sekitar jakarta," ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (24/4/2024), sebanyak 66 pegawai KPK resmi diberhentikan usai terbukti terlibat dalam pungutan liar (pungli) di lingkungan rumah tahanan (rutan).
KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 pegawai tersebut kemarin, Selasa (23/4/2024). Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK yang telah rampung pada 2 April 2024.
"Pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (24/4/2024). (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sutradara Legendaris Roger Corman Meninggal Dunia
- Kecelakaan Maut Bus Pengangkut Rombongan SMK Depok di Subang Diduga Rem Blong
- Bus Rombongan SMK Depok Kecelakaan, Sejumlah Korban Meninggal Dibawa ke RSUD Subang
- 13 Bandara Disiapkan Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji
- Kata Rektor Paramadina Soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024
Advertisement
10 Kendaraan Angkutan Umum dan Barang Terjaring Razia di Depan Pasar Mangiran Bantul
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Israel Klaim Dirikan Rumah Sakit di Jalur Gaza
- Sekjen Gerindra Berharap Warteg Kecipratan Program Makan Siang Gratis
- Garuda Indonesia Terbangkan 4.232 Jemaah Calon Haji dari 11 Kloter di Fase Pertama
- Banjir Sumbar: Korban Meninggal Bertambah Jadi 27 Jiwa
- Kemenhub Turunkan Tim Selidiki Kecelakaan Bus Rombongan Pelajar SMK Lingga Kencana Depok
- Cegah Kecelakaan, KNKT Minta Masyarakat Membuat Rencana Perjalanan Wisata dengan Baik
- Prabowo Wacanakan Pembubaran Sejumlah Lembaga Negara, Demi Efisien Jalannya Pemerintahan
Advertisement
Advertisement