Advertisement
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Kantor Kejaksaan Agung / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lima smelter timah yang disita pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap bisa dikelola. Salah satu tjuannya agar aset tersebut tidak rusak dan mengalami penurunan nilai.
Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Amir Yanto mengungkapkan setelah rapat tertutup membahas pengelolaan lima smelter timah sitaan Kejagung di Pangkalpinang, maka dihasilkan keputusan bahwa smelter tersebut tetap bisa beroperasi.
Advertisement
"Aset sitaan ini tetap dikelola agar bisa memberikan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat," katanya, Selasa. (23/4/2024).
BACA JUGA: Babak Baru Korupsi Timah, Sejumlah Smelter di Bangka Belitung Bakal Disita Kejagung
Dia mengatakan saat ini sebanyak 30% masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan timah untuk perekonomian keluarganya, sehingga penambangan ini harus bersifat legal.
"Bagi penambangan ilegal barang kali untuk sedapat mungkin pihak-pihak terkait untuk secepat mungkin mencari solusi agar mereka menambang secara legal, sehingga usaha penambangannya tidak melanggar aturan berlaku," katanya.
Menurut dia, penambangan timah secara legal ini tentunya akan mengurangi kerusakan ekologi dan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
"Kegiatan rapat kali ini sebagai tindaklanjuti terkait adanya penyitaan lima smelter di Pulau Bangka ini," katanya.
Pada kegiatan rapat koordinasi lintas bidang untuk menindaklanjuti penyitaan lima smelter timah ini dihadiri Deputi Hukum Kementerian BUMN, Dirut PT Timah Tbk, BPKP, dan Direktur Investigasi Mabes Polri.
Selain itu, rakor tertutup terkait penyitaan smelter ini juga dihadiri Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kepulauan Babel, Dandrem O45, Danlanal, Danlanud dan Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
Kasus Narkoba Bima, Bareskrim Polri Buru DPO Koko Erwin
OTT Bea Cukai Berlanjut, KPK Tetapkan Tersangka Baru Budiman Bayu
Advertisement
10 Korban TPPO Asal Belitung Berhasil Dipulangkan dari Myanmar
Erupsi Gunung Ibu, Badan Geologi Perluas Radius Aman Warga
YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
Polemik Paspor Inggris, Ditjen AHU: Anak Alumni LPDP DS Berstatus WNI
Penganiayaan di Kampus UIN Suska, Polisi Amankan Pelaku
Advertisement
Perang Sarung di Grobogan Berujung Maut, Enam Remaja Ditahan
Masjidil Haram Cetak Rekor Kunjungan Tertinggi Sepanjang Sejarah
DPR Desak BPOM Tarik Kurma Berisi Glukosa Tanpa Label
Viral Mobil Calya Ugal-ugalan di Jakarta Pusat, Sopir Dites Urine
Stasiun Tugu Jogja Diprediksi Jadi Tujuan Terpadat Lebaran 2026
Advertisement
KPK Siap Awasi 1.179 Program SPPG Polri, ICW Soroti Dana
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Sleman Perkuat Intervensi Kemiskinan hingga Tingkat Kapanewon
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Duel Hidup-Mati Atalanta vs Dortmund di Play-off Liga Champions
- Bulog Pastikan Harga Beras dan Minyakita di DIY Stabil Jelang Lebaran
- Sri Purnomo Bantah Dana Hibah Pariwisata untuk Pilkada
- Guru Besar UII Dukung Aksi Mahasiswa Tagih Janji Reformasi Polri
- Cuaca DIY 26-28 Februari, BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat
- THR ASN Bantul Belum Cair, Pemkab Masih Tunggu Aturan Pusat
- Separator Ring Road Utara Dibongkar untuk Ramp Tol Jogja-Solo
Advertisement
Advertisement
