Pajak JHT Berpeluang Dievaluasi, Buruh Tunda Aksi Demo
Pajak JHT berpeluang dievaluasi Kementerian Keuangan setelah usulan buruh. Menkeu meminta data terbaru BPJS sebelum mengambil keputusan.
Arsip-Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta (23/12/2020). - Youtube: Setpres RI
Harianjogja.com, JAKARTA—Tim hukum paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto memprotes kehadiran Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh tim paslon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 pada hari ini, Kamis (4/4/2024).
Tim hukum paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto memprotes kehadiran Eddy. Bambang menyampaikan keberatannya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang memimpin sidang.
“Saya mendapati informasi dari berita ini terhadap sahabat saya Eddy ini. KPK menerbitkan surat penyidikan baru terhadap Eddy,” katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).
Suhartoyo kemudian menanyakan relevansi hal tersebut terhadap berjalannya sidang. Terdengar suara tawa dari peserta sidang lainnya, termasuk tim hukum Prabowo-Gibran.
Bambang mengeluhkan keriuhan itu kepada pimpinan sidang. Suhartoyo akhirnya meminta semua pihak menghormati persidangan.
“Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam tindak pidana korupsi, untuk menghormati Mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli,” lanjut Bambang.
BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres 2024, Sirekap Disebut Sempat Diserang DDoS
Suhartoyo bertanya lebih lanjut perihal status Eddy. Namun, Bambang lantas mengajukan hal tersebut sebagai keberatan agar dipertimbangkan majelis hakim.
“Ya, kami pertimbangkan dan kami catat, Pak,” kata Suhartoyo.
Sebagai informasi, Eddy Hiariej dihadirkan kubu Prabowo-Gibran sebagai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM).
Beberapa waktu lalu, Eddy sempat terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia berhasil lolos dari status tersangka usai memenangkan permohonan praperadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Pajak JHT berpeluang dievaluasi Kementerian Keuangan setelah usulan buruh. Menkeu meminta data terbaru BPJS sebelum mengambil keputusan.
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Rusia mengklaim menyerang pusat logistik dan fasilitas produksi drone Ukraina, sementara Iran memprotes serangan Ukraina di Laut Kaspia.
Pemkot Semarang menginstruksikan OPD dan warga siaga penuh menghadapi kemarau ekstrem 2026 untuk mencegah kebakaran dan gangguan kesehatan.
Distribusi Minyakita melalui BUMN mencapai 50,16%, namun harga rata-rata nasional masih berada di atas HET Rp15.700 per liter.
PDIP Kota Yogyakarta menanam 300 pohon, menggelar simulasi bencana, dan pelayanan kesehatan lansia saat pelantikan pengurus.