Tahun Ini Diperkirakan 71,7 Persen Penduduk Indonesia Mudik Lebaran
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pergerakan masyarakat Indonesia pada Mudik Lebaran 2024 diperkirakan melonjak dibanding 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan pergerakan mudik Lebaran 2024 mencapai lebih dari 193 juta orang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang.
Advertisement
Jumlah tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah saat dimulainya cuti bersama atau H-2 Lebaran pada 8 April 2024 dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang atau 13,7%. Sementara itu, perkiraan puncak arus balik adalah H+3 atau pada 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang atau 21,2%.
"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," kata Budi Karya, Selasa (12/3/2024).
Sementara itu, daerah asal perjalanan terbanyak pada mudik Lebaran kali ini adalah Jawa Timur sebesar 31,3 juta orang atau 16,2% dari total pergerakan masyarakat. Menyusul di belakangnya adalah Jabodetabek sebesar 28,43 juta orang (14,7%), dan Jawa Tengah sebesar 26,11 juta orang (13,5%).
Kemudian, untuk daerah tujuan terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 61,6 juta orang atau 31,8% dari total pergerakan masyarakat, Jawa Timur sebesar 37,6 juta orang (19,4%), dan Jawa Barat sebesar 32,1 juta orang (16,6%).
Dia melanjutkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik Lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 39,32 juta atau 20,3% dari total pergerakan, disusul bus sebanyak 37,51 juta (19,4%), mobil pribadi sebanyak 35,42 juta (18,3%), dan sepeda motor sebesar 31,12 juta orang (16,07%).
“Minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya Covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca,” jelas Budi.
Budi Karya menuturkan, pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," ujarnya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
- Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
- Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
- Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
- Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Advertisement