Advertisement
Pemerintah Korsel Menangguhkan Izin Medis Dokter yang Mogok Kerja
Dokter / ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SEOUL—Pemerintah Korea Selatan bakal mengirimkan pemberitahuan pertama mengenai rencana menangguhkan izin medis bagi dokter yang masih menjalani pelatihan, namun mogok kerja. Hal ini dilakukan sebagai tindakan disipliner.
Sekitar 90% dari 13.000 pekerja magang dan dokter residen di negara tersebut kini tengah menganggur karena mengundurkan diri massal selama hampir tiga minggu sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah untuk menambah jumlah kuota mahasiswa kedokteran.
Advertisement
Sejak Selasa (5/3/2024) Pemerintah Korea Selatan mengirimkan dokumen kepada dokter peserta pelatihan yang belum kembali bekerja dengan memberikan pemberitahuan awal mengenai penangguhan izin medis.
BACA JUGA: Makanan Super Ini Bisa Membuat Anda Kenyang Lebih Lama
Dokumen tersebut mencakup perincian tentang perintah dari pemerintah untuk kembali bekerja dan memperingatkan bahwa bagi dokter, yang tidak menyampaikan masukan selambat-lambatnya pada 25 Maret, izinnya dapat ditangguhkan sesuai dengan prosedur yang relevan.
Sementara dokter peserta pelatihan dapat mengajukan pengaduan administratif terhadap pemerintah jika izin ditangguhkan.
Tindakan kolektif yang dilakukan oleh para dokter peserta pelatihan, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, dinilai pemerintah setempat telah mengakibatkan pembatalan dan penundaan yang meluas dalam operasi dan perawatan medis darurat di rumah sakit umum di seluruh negeri.
Guna mengatasi kekurangan staf medis, pemerintah memberi perawat wewenang untuk memperluas peran di ruang gawat darurat rumah sakit besar sejak Jumat (8/3/2024).
Perawat diperbolehkan melakukan resusitasi jantung paru (CPR) dan memberikan obat untuk pasien darurat. Unit darurat di rumah sakit militer juga dibuka untuk umum. Pada Februari, Kementerian Kesehatan Korsel meluncurkan program percontohan yang memungkinkan perawat untuk melakukan tanggung jawab khusus yang diemban oleh dokter dalam kapasitas terbatas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement
