Advertisement
Jusuf Kalla Bakal Temui Megawati sebagai Negarawan
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengunjungi Gereja Katedral Makassar, Senin (29/3/2021), untuk menyampaikan duka citanya atas insiden bom bunuh diri itu. - ANTARA/Muh Hasanuddin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla menegaskan akan bertemu Megawati Soekarnoputeri dalam kapasitas sebagai seorang negarawan, bukan sebagai politisi maupun mantan Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan ini menjadi bantahan atas tuduhan Idrus Marham.
Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan dirinya bakal bertemu Megawati Soekarnoputeri dalam kapasitas sebagai seorang negarawan, bukan sebagai politisi maupun mantan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga menegaskan bahwa dirinya saat ini tidak ada urusan dengan partai politik mana pun jika nantinya bertemu dengan Megawati Soekarnoputeri. "Saya akan datang sebagai Jusuf Kalla ya, apa urusannya dengan partai politik," tutur JK di Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Advertisement
JK mengungkapkan dirinya memiliki tujuan yang sama dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputeri tersebut yaitu menciptakan Indonesia dengan demokrasi yang lebih baik lagi di kemudian hari, setelah penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia. "Jadi yang paling penting itu apa yang kami cita-citakan sama, agar demokratis bisa tercapai," katanya.
Baca Juga
Jusuf Kalla Sebut Hak Angket untuk Menghilangkan Kecurigaan Pelaksanaan Pemilu
Kritik Pemerintahan Periode II Jokowi, Jusuf Kalla: Bagus Awalnya Saja!
Jusuf Kalla Minta Remaja Masjid Belajar dari Pemuda Thionghoa, Ini Alasannya
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat pada Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham turut menanggapi rumor pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Idrus mempertanyakan kapasitas JK dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, kata Idrus, dirinya mendapatkan informasi bahwa JK hendak membawa nama Partai Golkar di dalam pertemuan tersebut. “Jadi kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional saya kira sebuah keniscayaan, kita dorong. Tetapi, kemarin ada yang tanya ke saya, bagaimana misalkan kalau JK ketemu atas nama Golkar, lalu saya katakan dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar,” katanya di bilangan Subang, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (29/2/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
