Advertisement

Presiden Jokowi Menaikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Setjen Bawaslu hingga Rp29 Juta

Newswire
Selasa, 13 Februari 2024 - 12:57 WIB
Maya Herawati
Presiden Jokowi Menaikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Setjen Bawaslu hingga Rp29 Juta Ilustrasi uang rupiah / Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan nominal tunjangan kinerja untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kenaikan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Advertisement

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

BACA JUGA: Pemilih Menggunakan KTP-el Akan Dilayani Mulai Pukul 12.00 WIB

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Kantor Baru PDAM Bantul Selesai Dibangun dan Siap Ditempati

Bantul
| Jum'at, 01 Maret 2024, 17:47 WIB

Advertisement

alt

Kegiatan Spiritual dan Keagamaan Jadi Daya Tarik Wisata di Candi Prambanan

Wisata
| Kamis, 29 Februari 2024, 11:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement