Genjot Produktivitas Pertanian, Jokowi Bakal Tambah Kouta Pupuk Bersubsidi

Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah akan menambah subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi pangan para petani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah terjadinya permasalahan yang saat ini dikeluhkan oleh para petani.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Pembinaan Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa se-Provinsi Jawa Tengah, di Alun-alun Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023).

BACA JUGA: Aturan Direvisi, Pupuk Bersubsidi Bakal Bisa Didapatkan hanya dengan Menunjukkan KTP

“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, urusan pupuk, Pak Mentan tadi sudah menyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada,” kata Jokowi.

Adapun, terkait dengan angka subsidi pupuk, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah masih akan menghitung angka tersebut terlebih dahulu. Presiden akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kekurangan anggarannya.

“Nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan, sebentar, semuanya itu dihitung, kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu–memang prosedurnya seperti itu–minta persetujuan oleh DPR RI baru Menteri Keuangan bisa menambah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan bahwa petani dapat melakukan pembelian pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Jokowi mengaku seringkali mendapat beragam keluhan di lapangan terkait dengan pembelian pupuk subsidi yang hanya menggunakan kartu tani. "Urusan dengan para pengecer pupuk. Ini urusan kemarin kalau mau beli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk, asal di KTP-nya ada tulisan petani silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai kartu tani bisa memakai juga KTP," kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara menekankan alasan pembelian pupuk subsidi dapat dilakukan asal petani memiliki KTP dengan status pekerjaan sebagai petani agar subsidi dapat menyasar secara tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia melanjutkan agar untuk masyarakat berstatus ASN atau pengusaha agar tak bisa membeli pupuk subsidi.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI itu juga meminta petani untuk meningkatkan produksi pangan. Mengingat harga gabah yang saat ini sudah meningkat. "Tahun lalu atau dua tahun lalu harganya masih Rp4.200—Rp4.300 hari ini harganya Rp7.300-Rp7.800 saya muter, petani senang ndak? harganya kan baik jadi mestinya meningkatkan produksi sebaik-baiknya, kalau biasanya 1 hektare 5,2 tingkatkan menjadi di atas 6, sehingga secara keseluruhan di seluruh tanah air nanti produksinya melompat naik," ujarnya.

Meski begitu, Jokowi pun menginstruksikan agar produksi pangan dapat meminta, maka Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa perlu turun ke lapangan untuk mendampingi petani, baik dari masa penanaman hingga panen.

"Oleh sebab itu, saya pinta kepada PPL dan Babinsa agar mendampingi para petani betul-betul, baik urusan pas nanemnya, bibitnya, pupuknya, nanti pas panennya betul-betul diikuti dan diarahkan sehingga produksi beras kita nanti bisa meningkat dengan baik," pungkas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com