Advertisement
Terkait Masa Depan Satria-2, Satgas Kominfo: Tunggu Laporan Direksi Bakti

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo belum dapat berkomentar mengenai kelanjutan Satelit Satria-2. Satgas masih menunggu laporan dari para petinggi Bakti.
“Satgas belum berpendapat soal Satria-2. Belum ada telaah yang lengkap dilaporkan oleh direksi Bakti,” kata Ketua Satgas Sarwoto Atmosutarno kepada JIBI, Selasa (24/10/2023).
Advertisement
BACA JUGA: Pemkab Sleman Serahkan Bantuan Senilai Rp526 Juta untuk Kalangan Disabilitas dan Lansia
Sekadar informasi, Satgas Bakti Kominfo baru saja memberhentikan proyek satelit HBS, yang berperan sebagai satelit cadangan untuk Satria-1. Pembatalan bertujuan untuk optimalisasi layanan Bakti di sejumlah titik, seiring dengan adanya fokus ulang alokasi anggaran di Bakti.
Heru Sutadi mengusulkan agar penghentian proyeks tidak berhenti di HBS. Dia menyarankan Kemenkominfo turut mengkaji proyek satelit Bakti lainnya, dalam hal ini Satria-2, mengingat harga dan manfaat yang diberikan dikhawatirkan kurang sesuai.
Dalam rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024, Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural. Berdasarkan catatan Bakti, Satelit Satria-1 awalnya akan melayani 150.000 titik dengan kapasitas 150 Gbps.
Artinya, setiap titik hanya mendapat 1 Mbps. Oleh sebab itu, Bakti berinisiatif mengkhadirkan Satria-2 untuk meningkatkan kecepatan internet yang diterima pada masing-masing titik.
Pada Februari 2022 , Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing.
Menurut Johnny, Satria-2 telah masuk dalam Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga skema yang dilakukan dimungkinkan melalui direct lending ke pemerintah Indonesia. Adapun untuk nilai, dipastikan lebih mahal dari Satria-1 yang menghabiskan dana US$540 juta.
BACA JUGA: Obama Sebut Tindakan Israel di Gaza Bisa Jadi Senjata Makan Tuan
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward menyarankan agar Satelit Satri-2 dialihkan pengadaan anggarannya dari membangun satelit menjadi sewa (opex).
Dia mengatakan sebagai negara maritim yang luas, teknologi VSAT masih dibutuhkan. “Karena yang diperlukan adalah untuk melayani masyarakat, seandainya teknologi VSAT tetap sebagai salah satu yang dipilih, maka Satria-2 akan didorong sebagai Opex,” kata Ian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Advertisement

Polisi Tangkap Perempuan Asal Mergangsan yang Hendak Curi Isi Tas Pengunjung di Pasar Ngasem Jogja
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement