Advertisement
Kemelut Relokasi Warga Pasir Panjang dari Rempang Eco-City, Ini Penjelasan Jubir Kementerian Investasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberi penjelasan soal perbedaan klaim warga desa Pasir Panjang di Pulau Rempang yang telah bersedia di relokasi.
Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan, perbedaan pendapat antara pihaknya dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) didorong oleh perbedaan basis data yang digunakan. "Perbedaan pendapat itu enggak apa-apa ya, kan pemerintah punya basis data yang digunakan," jelasnya saat ditemui di sela-sela agenda HSBC Summit, Rabu (11/10/2023).
Advertisement
BACA JUGA : Bahlil Klaim Sebagian Warga Rempang Bersedia Dipindah
Tina juga menekankan, desa Pasir Panjang merupakan salah satu dari 5 desa yang terdampak relokasi pada proyek Rempang Eco-City. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, desa Pasir Panjang dihuni oleh 150 KK, dengan sebanyak 70 persen di antaranya diklaim telah bersedia untuk direlokasi ke Tanjung Banon.
Dengan demikian, mengacu pada catatan Kementerian Investasi/BKPM, maka hanya tersisa sebanyak 45 KK warga Pasir Panjang yang belum siap direlokasi. "Sebagian besarnya itu belum melengkapi dokumennya, artinya belum lengkap semua dokumennya. Kan ini bukan hanya sekedar mau [direlokasi saja], tapi mau [direlokasi] dengan kelengkapan dokumen," tambahnya.
Tina juga berpesan, di tengah situasi yang sensitif ini hendaknya seluruh stakeholder dapat bersama-sama membangun sinergi yang apik dengan pemerintah, guna menyukseskan rencana investasi di Pulau Rempang.
"Kami sangat menghargai masukan dan catatan dari Walhi, tapi tolong juga kita melihatnya sama-sama clear and clean dan buat kepentingan yang baik bersama-sama," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Riau Boy Ferry Evan Sembiring membantah pernyataan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut 70 persen Warga Pasir Panjang menyatakan bersedia direlokasi.
"Dari data yang kami peroleh di lapangan, ada total 139 KK di Pasir Panjang. Dari jumlah tersebut baru 30 KK yang bersedia direlokasi atau sekitar 25 persen," katanya.
BACA JUGA : Rempang Lagi Rempong, Pers Lokal Sakit Gigi?
Boy juga meminta pemerintah untuk memerinci datanya secara valid dan terukur. "Apakah mereka punya tanah di situ, mereka warga asli, mereka pegawai BP Batam atau TNI Polri. Siapa 30 ini, bukalah datanya," ujarnya.
Dia juga meragukan akurasi data yang selama ini disampaikan BP Batam. Boy pun berharap BP Batam harus lebih terbuka dengan data yang mereka miliki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jumlah Penebusan Pupuk Subsidi Menurun Diduga Akibat Aplikasi I-Pubers, ORI Lakukan Pengawasan
- Sutradara Legendaris Roger Corman Meninggal Dunia
- Kecelakaan Maut Bus Pengangkut Rombongan SMK Depok di Subang Diduga Rem Blong
- Bus Rombongan SMK Depok Kecelakaan, Sejumlah Korban Meninggal Dibawa ke RSUD Subang
- 13 Bandara Disiapkan Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji
Advertisement
KPU Kota Jogja Tutup Pendaftaran Dukungan Minimal Paslon Perseorangan, Nihil Pendaftar
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Banjir di Afganistan Tewaskan 315 orang
- Ikuti Afsel, Mesir Resmi Gugat Israel ke mahkamah Internasional
- Korut Dukung Resolusi PBB soal Keanggotaan Palestina
- Sutradara Legendaris Roger Corman Meninggal Dunia
- Hakim Anwar Usman Kembali Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik
- Program Makan Siang Gratis Diharapkan Tidak Semua Dibiayai APBN
- LPS Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu
Advertisement
Advertisement