Advertisement
Malaysia Beri Dukungan Terbatas Rencana Perdamaian Trump di Gaza
Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim. Antara
Advertisement
Harianjogja.com, KUALA LUMPUR—Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan dukungan negaranya pada rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump di Gaza masih terbatas karena menunggu kepastian kebebasan Palestina.
"Mengenai perjanjian [rencana perdamaian Trump] itu, saya nyatakan dukungan terbatas. Karena kita masih mau lihat jaminan kebebasan dan kemerdekaan Palestina," kata Anwar dalam pernyataan video yang dilihat di Kuala Lumpur, Sabtu (4/10/2025).
Advertisement
Dia mengatakan keputusan Malaysia akan terkait pula dengan keputusan negara-negara Arab-Islam dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Sejauh ini, Hamas telah meminta agar Israel menghentikan serangan, membebaskan tawanan Palestina, dan memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan, yang menurut Anwar perlu dijelaskan lebih terperinci.
BACA JUGA
Dia juga mengatakan bahwa aspek dan dimensi yang terpenting saat ini adalah kebijaksanaan dan kesabaran yang tinggi, terutama untuk menghentikan serangan dengan segera, menjamin situasi aman, dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan.
Anwar menyatakan bahwa negara-negara Arab, terutama Qatar, Turki dan dunia Islam memegang peranan penting untuk memastikan gencatan senjata berjalan permanen dan menghidupkan kembali peluang untuk penyelesaian konflik secara politik.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga dinilainya memikul tanggung jawab yang besar, khususnya memberi tekanan kepada Israel agar tunduk dan menghormati kewajibannya, serta mesti memberi ruang dan peluang bagi diplomasi.
"Pada akhir bulan ini, saya akan menyambut kedatangan Presiden Trump ke Kuala Lumpur, bertepatan dengan KTT Asia Timur, dan sidang ASEAN-AS," kata Anwar.
Dia mengatakan dirinya menanti dan mengharapkan ruang dialog dan wacana terbuka tentang bagaimana Malaysia, bersama para anggota ASEAN lainnya, dapat menyumbang gagasan tentang dunia yang adil dan damai, yang mencakup serta menjamin hak rakyat Palestina dan negara Palestina yang berdaulat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Badai Salju Lumpuhkan Eropa, Ribuan Penerbangan Dibatalkan
Jenderal Iran Peringatkan AS, Klaim Militer Kini Lebih Kuat
18,45 Kg Sabu Digagalkan di Bandara Auckland, Nilai Rp68,5 M
Trump Teken Perintah Eksekutif, AS Keluar dari 66 Organisasi Global
Advertisement
Danantara Kembangkan Kompleks Haji RI di Makkah
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal
Kemenhut Tegaskan Tak Ada Penggeledahan oleh Kejagung
Operasi AS di Venezuela: 75 Orang Tewas Saat Tangkap Maduro
Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor
Advertisement
Pengamat UGM: Ketegangan AS-Venezuela Tak Berdampak ke RI
Menko Yusril: Kritik Boleh, Hinaan Bisa Dipidana di KUHP Baru
Kemendagri Tekankan Pemulihan Aceh Harus Cepat Jelang Ramadan
Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Atas Saluran Jalan Gajah Raya
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Advertisement
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Parangtritis dan Baron, 8 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- China Adukan Ancaman Keamanan Satelit Starlink ke PBB
- IKAPPESTY Gaungkan Kampanye Smart Wedding, Trusted Vendor
- Konsumsi Dex Series di Jateng-DIY Naik 35,6 Persen Saat Nataru 2026
- Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
- Messi Tegaskan Tak Ingin Melatih, Pilih Jadi Pemilik Klub
- Eks Pebalap MotoGP Akui WorldSBK Kini Makin Kompetitif
- Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Advertisement
Advertisement
