Advertisement
Malaysia Beri Dukungan Terbatas Rencana Perdamaian Trump di Gaza
Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim. Antara
Advertisement
Harianjogja.com, KUALA LUMPUR—Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan dukungan negaranya pada rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump di Gaza masih terbatas karena menunggu kepastian kebebasan Palestina.
"Mengenai perjanjian [rencana perdamaian Trump] itu, saya nyatakan dukungan terbatas. Karena kita masih mau lihat jaminan kebebasan dan kemerdekaan Palestina," kata Anwar dalam pernyataan video yang dilihat di Kuala Lumpur, Sabtu (4/10/2025).
Advertisement
Dia mengatakan keputusan Malaysia akan terkait pula dengan keputusan negara-negara Arab-Islam dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Sejauh ini, Hamas telah meminta agar Israel menghentikan serangan, membebaskan tawanan Palestina, dan memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan, yang menurut Anwar perlu dijelaskan lebih terperinci.
BACA JUGA
Dia juga mengatakan bahwa aspek dan dimensi yang terpenting saat ini adalah kebijaksanaan dan kesabaran yang tinggi, terutama untuk menghentikan serangan dengan segera, menjamin situasi aman, dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan.
Anwar menyatakan bahwa negara-negara Arab, terutama Qatar, Turki dan dunia Islam memegang peranan penting untuk memastikan gencatan senjata berjalan permanen dan menghidupkan kembali peluang untuk penyelesaian konflik secara politik.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga dinilainya memikul tanggung jawab yang besar, khususnya memberi tekanan kepada Israel agar tunduk dan menghormati kewajibannya, serta mesti memberi ruang dan peluang bagi diplomasi.
"Pada akhir bulan ini, saya akan menyambut kedatangan Presiden Trump ke Kuala Lumpur, bertepatan dengan KTT Asia Timur, dan sidang ASEAN-AS," kata Anwar.
Dia mengatakan dirinya menanti dan mengharapkan ruang dialog dan wacana terbuka tentang bagaimana Malaysia, bersama para anggota ASEAN lainnya, dapat menyumbang gagasan tentang dunia yang adil dan damai, yang mencakup serta menjamin hak rakyat Palestina dan negara Palestina yang berdaulat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
80 Persen Gaza Hancur, Sejuta Warga Tinggal di Tenda Darurat
170 Bangunan Terbakar, Ratusan Warga Oita Jepang Dievakuasi
Agenda Budaya & Komunitas Jogja, Hari Ini
KPK Dalami Dugaan Suap Sugiri Sancoko Libatkan Kerabat
Advertisement
IKN Dapat Pujian dari Media Asing, Disebut Visioner
Majikan Kejam, Pekerja Migran Indonesia Kabur dari Jendela Lantai 29
Mabes: Polisi Bertugas di Instansi Pusat Tak Lagi Jabat di Internal
Copet Beraksi di Pesta Rakyat, Bupati Tulungagung Evaluasi Keamanan
18 Mahasiswa Unsil Terluka Akibat Gazebo Kampus Ambruk
Advertisement
Retakan 2 Km Hambat Evakuasi Korban Longsor Pandanarum
Mensos Terima Usulan Aktivasi Rekening Bansos Terblokir Judol
8.320 Konten Radikal Ditindak Komdigi Setahun Terakhir
KIP Pertanyakan Arsip Jokowi Dimusnahkan, UGM Juga Disorot
Kuota Haji 2026 Dibagi Pakai Sistem Waiting List
Advertisement
Sopir Mengantuk Diduga Picu Maut di Tol Cipali KM 72
Berita Pilihan
Advertisement
Hudono Kembali Terpilih Jadi Ketua PWI DIY Periode 2025-2030
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Layanan Jantung dan Stroke RS JIH Dapat Dua Apresiasi Besar
- KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
- Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
- Modus Kedekatan, Pria Bawa Kabur Motor Teman Kencannya di Jogja
- Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
- Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
- Pengendara Motor Tewas di Kecelakaan Beruntun di Sewon Bantul
Advertisement
Advertisement
