Diburu KPK Terkait OTT Imigrasi, Silmy Karim Akhirnya Menyerahkan Diri
Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK usai sempat dicari terkait OTT kasus pengurusan KITAS dan KITAP di Imigrasi.
Kampanye pemilu - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Lima partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 mengajukan perubahan pada rancangan daftar calon tetap (dct) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kulonprogo Hidayatut Thoyyibah di Kulonprogo, Jumat (6/10/2023), mengatakan partai politik yang mengajukan perubahan, yakni Gerindra, PSI, Perindro, PKS, dan Ummat.
"Perubahan yang diajukan berupa perubahan gelar, pergeseran calon, dan perubahan foto," kata Hidayatut Thoyyibah.
Ia mengatakan kronologi perubahan pada pascapenetapan daftar calon sementara (DCS) peserta Pemilu 2024 ada tahapan masukan masyarakat dan sudah ada perbaikan. Setelah ada masukan dari masyarakat, maka partai melakukan perbaikan.
Masa perbaikan dari 24 September sampai 3 Oktober 2023. Hampir semua partai politik tidak ada perubahan, namun tetap mengajukan permohonan surat pernyataan menyatakan tidak melakukan perubahan.
Parpol yang benar-benar mengubah rancangan DCT sebatas perubahan gelar dan pergeseran calon. Dua parpol yang mengajukan perubahan gelar, yakni PSI dan Gerindra.
Kemudian, melakukan pergeseran caleg, yakni Partai Perindo mengubah calon anggota DPRD kabupaten menjadi calon anggota DPRD provinsi, dan begitu sebaliknya. "Selanjutnya, parpol yang mengajukan perubahan foto caleg, yakni PKS dan Ummat," katanya.
BACA JUGA: Bertemu Ketua Umum PBNU, Kaesang Sebut Tak Bicara Politik
Partai politik peserta Pemilu 2024 di Kulonprogo yang tidak mengubah rancangan DCT, di antaranya PDIP, PKB, Golkar, PAN,PPP, Demokrat, Nasdem, dan Garuda. Hidayatut mengatakan tahapan selanjutnya, KPU Kulonprogo melakukan verifikasi persyaratan dan menetapkan DCT.
"Kemarin ada instruksi atau surat edaran, bagi daerah yang mengalami kesulitan mengunggah atau ada gangguan pada aplikasi sistem pencalonan diperpanjang hingga 6 Oktober 2023. Parpol masih diberi kesempatan melakukan perubahan yang seharusnya berakhir pada 3 Oktober 2023," katanya.
Di Kulonprogo tidak ada persoalan tentang perubahan pada aplikasi sistem pencalonan (Silon). Namun KPU Kulonprogo tetap menunggu hingga 6 Oktober untuk mengantisipasi kegandaan setelah adanya sinkronisasi data.
"Setelah itu, kami melakukan verifikasi pascapengajuan perubahan persyaratan. Verifikasi dilakukan sampai 4 November dengan ditetapkannya DCT peserta Pemilu 2024," katanya. Hidayatut mengatakan setelah ditetapkan DCT, partai politik sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan. "Sudah ada tidak ada perubahan DCT," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK usai sempat dicari terkait OTT kasus pengurusan KITAS dan KITAP di Imigrasi.
Menteri Agus Andrianto minta jajaran Imigrasi kooperatif usai OTT KPK terkait pengurusan KITAS dan KITAP di Jakarta Barat.
Dispar Sleman memprediksi perputaran uang wisata libur sekolah 2026 tembus Rp1,26 triliun dengan kunjungan hingga 450.000 wisatawan.
Austria, Kirgizstan, Portugal, Trinidad dan Tobago, dan Zimbabwe resmi jadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2027–2028.
Pemilihan lurah serentak di Gunungkidul 2026 membuka peluang calon tunggal maju melawan kotak kosong. Pemkab menyiapkan anggaran Rp2,6 miliar.
Pemkot) Jogja menggelar Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 di Grha Pandawa pada Kamis (4/6/2026)