Advertisement
Banyak Negara Protes, Jepang Tetap Buang Limbah Kedua Hasil Olahan PLTN Fukushima
Para pengunjuk rasa memegang tanda bertuliskan "Jangan membuang air yang terkontaminasi radiasi ke laut", selama unjuk rasa menentang pembuangan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh akibat tsunami ke laut, di depan kediaman resmi Perdana Menteri Fumio Kishida. di Tokyo, Jepang, 25 Agustus 2023. REUTERS - Kim Kyung/Hoon
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Meski menuai protes dari berbagai negara, Jepang tetap membuang gelombang kedua air limbah yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima pada Kamis (5/10/2023).
Dilansir dari CNA, pembuangan air limbah dimulai pada pukul 10.18 waktu Jepang. Seperti diketahui, pembuangan limbah pertama dilakukan pada 24 Agustus 2023 dengan volume sekitar 1,34 juta ton yang dihasilkan sejak tsunami melanda fasilitas tersebut pada tahun 2011.
Advertisement
Volume air yang akan dilepas ke pantai sama seperti pelepasan pertama, sekitar 7.800 ton diperkirakan akan dibuang pada tahap kedua.
China melarang semua impor makanan laut Jepang setelah pelepasan air limbah pertama, yang berakhir pada 11 September, meskipun Tokyo bersikeras bahwa hal itu tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Rusia, yang juga memiliki hubungan dingin dengan Jepang, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengikuti larangan makanan laut dari Jepang.
Pihak operator, dalam hal ini Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) mengatakan air limbah telah disaring dari semua unsur radioaktif kecuali tritium, yang berada dalam tingkat aman, yang didukung oleh pengawas nuklir PBB.
China menuduh Jepang menggunakan laut seperti "saluran pembuangan", sebuah pernyataan yang disuarakan di PBB pekan lalu oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang telah menjalin hubungan dekat dengan Beijing.
Pelepasan air limbah secara penuh, yang diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan, bertujuan memberikan ruang menghilangkan bahan bakar radioaktif yang sangat berbahaya dan puing-puing dari reaktor pembangkit listrik yang rusak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
Presiden Prabowo Akan Mencoblos di TPS 08 Bojongkoneng Bogor
Polda Sumbar Ungkap Peran AKP Danang di Tambang Ilegal Solok
Advertisement
KJRI Upayakan Pemulangan 7 Jenazah TKI dari Malaysia
Pilkada 2024: Megawati Akan Mencoblos di TPS Kebagusan
KPK Sita Rp7 Miliar dari OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Advertisement
Pemerintah Diminta Memperkuat Perlindungan Data Pribadi
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Advertisement
Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Berita Pilihan
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Pantau Bahan Pokok di Pasar Prawirotaman Jelang Libur Nataru, Begini Kesimpulan Mendag
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
- Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
- Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
- Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
- Pemerintah Diminta Memperkuat Perlindungan Data Pribadi
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
- KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Peras Kepala Dinas untuk Biaya Pencalonan Pilkada
Advertisement
Advertisement
