Advertisement
Jokowi Izinkan Menteri Jadi Capres-Cawapres: Yang Penting Tidak Pakai Fasilitas Negara
Jokowi / Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin kepada menteri yang ingin maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi politik 2024.
Jokowi mengungkap bahwa seorang menteri atau siapapun boleh mendaftar jadi capres maupun cawapres mengingat, sistem birokrasi di Tanah Air dinilainya sudah tertata dengan baik.
Advertisement
“Tentu diizinkan lah [kalau mau maju jadi capres-cawapres]. Dari dulu-dulu juga begitu,” ujarnya usai meninjau persediaan Beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Dramaga, Kab. Bogor, Senin (11/9/2023).
Orang nomor satu di Indonesia itu pun irit bicara saat dimintai untuk menanggapi soal pendaftaran capres-cawapres yang rencananya dimajukan menjadi 10–16 Oktober 2023, menurutnya sebaiknya hal itu ditanyakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Kendati demikian, Kepala Negara menilai bahwa para menteri di kabinetnya yang tidak perlu mengundurkan diri apabila nantinya menjadi capres atau cawapres.
Penyebabnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau agar setiap calon harus dilihat terlebih dulu aturan yang diterapkan, sehingga jika tidak diperlukan hntuk mengundurkan diri maka menteri tidak perlu mundur.
"Cek dulu aturannya seperti apa, kalau aturannya tidak boleh [mundur], tidak usah mundur ya enggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti. Aturannya jelas," katanya.
Apalagi, Presiden Ke-7 RI itu pun menegaskan bahwa sistem birokrasi di Indonesia sudah berjalan mapan. Sehingga, menurutnya, cuti menteri yang menjadi capres atau cawapres nantinya tidak berpengaruh kepada jalannya pemerintahan.
"Sistem birokrasi kita ini sudah mapan," pungkas Jokowi.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
Advertisement
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Advertisement
Ribuan Jemaah Gagal Haji 2026, Kemenhaj Buka Opsi Pengganti
Trump Tegaskan AS Tak Akan Pakai Kekuatan Ambil Greenland
Banjir Rendam Jalur Pantura Pati, Polisi Terapkan Rekayasa Arus
Video Karung Uang di Pati Terungkap, KPK Tegaskan Itu Momen OTT
Basarnas Bakal Serahkan Black Box ATR PK-THT ke KNKT untuk Investigasi
Advertisement
Immanuel Sebut Parpol dan Ormas dalam Kasus K3, KPK: Akan Dianalisis
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Kotak Mirip Pocong Gegerkan Warga Kulonprogo, Polisi: Bukan Bayi
- Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah
- Pasar Sentul Sepi, Wali Kota Jogja Pastikan Retribusi Dipotong
- DJP DIY Libatkan 340 Mahasiswa Dampingi Pelaporan SPT 2026
- Bantul Targetkan 98 SPPG, 82 Unit Telah Layani Program MBG
- Psikologi Parenting: Memahami Ledakan Emosi Anak Sejak Dini
- Keraton: Prosesi Labuhan Parangkusumo Dilaksanakan Abdi Dalem
Advertisement
Advertisement
