Yusril Sebut Suket Ijazah Gibran Dicabut, Ini Konsekuensinya
Yusril menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan MA dan menyoroti dampaknya terhadap jabatan wapres.
Prabowo Subianto - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menanggapi bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan merupakan bagian dari proses demokrasi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai saja. Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kami serahkan kepada rakyat," kata Prabowo seusai Deklarasi Partai Gelora Indonesia Mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Prabowo pun menyatakan tidak sepakat jika bergabungnya Partai Gelora Indonesia ke KIM sebagai pelipur lara pengganti PKB yang ke luar dari koalisi yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. "Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Tidak ada pelipur-pelipuran," kata Prabowo.
Saat acara deklarasi tersebut, Prabowo juga beberapa kali menyebut istilah pengkhianatan" yang menurutnya tidak ditujukan ke PKB. Prabowo menegaskan dia tidak masalah jika dia dibohongi dan dikhianati. "Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, asal jangan Prabowo bohong dan berkhianat," katanya.
BACA JUGA: Berkelahi di Jalan Raya, Dua Kelompok Pemuda Digelandang Polisi
Dia menambahkan pada akhirnya rakyat yang akan memberikan keputusan dalam memilih pemimpinnya ke depan.
"Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat yang akan memberi 'vonis' paling utama. Sejarah mencatat siapa yang ada di atas jalan yang benar, siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara," kata Prabowo.
Prabowo Subianto, yang telah deklarasi menjadi bakal capres Pilpres 2024, saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia. Saat ini, partai-partai yang mendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Partai Gelora mengumumkan dukungannya kepada Prabowo dalam acara deklarasi di Jakarta, Sabtu. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.
PKB, yang sebelumnya juga mendukung Prabowo, pada Jumat (1/9/2023), mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran berkoalisi bersama Partai Nasdem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Datangnya PKB ke Koalisi Perubahan itu diikuti dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut. Partai Demokrat tidak hanya keluar dari Koalisi Perubahan, tetapi juga resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yusril menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan MA dan menyoroti dampaknya terhadap jabatan wapres.
RAPBD Kulonprogo 2027 ditargetkan disahkan 20 November. DPRD menyoroti infrastruktur, kesehatan, tenaga kerja hingga pariwisata.
DPRD DIY meminta subsidi Trans Jogja diperhatikan dalam APBD 2027 untuk menjaga layanan transportasi publik dan mengantisipasi PHK karyawan.
Prabowo menganugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan.
Kemenkeu membuka peluang penyesuaian anggaran subsidi energi Rp500 triliun akibat kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah.
R menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.