Advertisement
PKB Hengkang ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Ini Proses Demokrasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menanggapi bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan merupakan bagian dari proses demokrasi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa pada akhirnya rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Advertisement
"Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai saja. Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kami serahkan kepada rakyat," kata Prabowo seusai Deklarasi Partai Gelora Indonesia Mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Prabowo pun menyatakan tidak sepakat jika bergabungnya Partai Gelora Indonesia ke KIM sebagai pelipur lara pengganti PKB yang ke luar dari koalisi yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. "Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Tidak ada pelipur-pelipuran," kata Prabowo.
Saat acara deklarasi tersebut, Prabowo juga beberapa kali menyebut istilah pengkhianatan" yang menurutnya tidak ditujukan ke PKB. Prabowo menegaskan dia tidak masalah jika dia dibohongi dan dikhianati. "Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, asal jangan Prabowo bohong dan berkhianat," katanya.
BACA JUGA: Berkelahi di Jalan Raya, Dua Kelompok Pemuda Digelandang Polisi
Dia menambahkan pada akhirnya rakyat yang akan memberikan keputusan dalam memilih pemimpinnya ke depan.
"Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat yang akan memberi 'vonis' paling utama. Sejarah mencatat siapa yang ada di atas jalan yang benar, siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara," kata Prabowo.
Prabowo Subianto, yang telah deklarasi menjadi bakal capres Pilpres 2024, saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia. Saat ini, partai-partai yang mendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Partai Gelora mengumumkan dukungannya kepada Prabowo dalam acara deklarasi di Jakarta, Sabtu. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.
PKB, yang sebelumnya juga mendukung Prabowo, pada Jumat (1/9/2023), mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran berkoalisi bersama Partai Nasdem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Datangnya PKB ke Koalisi Perubahan itu diikuti dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut. Partai Demokrat tidak hanya keluar dari Koalisi Perubahan, tetapi juga resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement