Advertisement
Uang Hasil Kejahatan Lingkungan Masuk ke Partai Politik, PPATK: Ada Rp1 Triliun
Tindak pidana pencucian uang / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Terhitung ada sekitar Rp1 triliun uang hasil tindak pidana kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik. Temuan ini paparkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu yang lalu.
Advertisement
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," ujar Ivan dalam dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Menurut dia, PPATK kini tengah berfokus mendalami aliran dana hasil tindak pidana kejahatan lingkunan ini. Sebab, sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.
"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," katanya.
Adapun PPATK setidaknya menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dana kampanye di sejumlah provinsi.
BACA JUGA: Ponsel Kapolda Jateng Diretas dengan File APK, Pelaku Bisa Raup Rp200 Juta/Bulan
Wilayah tertinggi yang dominan terjadi TPPU adalah Jawa Timur (9), DKI Jakarta (8,90), Sumatra Barat (7,91), Jawa Barat (7,57), Papua (7,30), Sulawesi Selatan (7,24), dan Sumatra Utara (7,02).
Selain itu, Ivan menyebut ada dana hasil tindak pidana yang selama ini mengalir sepanjang tahapan pemilu. Untuk itu, PPATK kini sedang menelusuri hal tersebut.
"Ini artinya apa? Artinya dana hasil tindak pidana masuk sebagai biaya untuk kontestasi politik. Dalam konteks bersih, tugas dan kewenangan PPATK seberapa besar uang-uang yang berasal dari tindak pidana ini [termasuk dari kejahatan lingkungan] masuk ke kontestasi politik ini untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang," kata Ivan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Megawati Ingatkan Pemerintah mengenai Keinginan Mendiang Bung Karno
Kemenhub Ajak Anak Muda Bangun Transportasi Massal
Pidato di Rakernas PDIP, Megawati: Lahan Subur Tidak Boleh Dialihfungsikan
Advertisement
Rute Kereta Cepat hingga Surabaya, Dipastikan Melewati Jogja dan Solo
Eko Suwanto: Aura Kemenangan Ganjar Pranowo Sangat Terasa di Rakernas PDIP
Dugaan Korupsi Kementan, KPK Menerapkan Pasal Pemerasan
Rakernas PDIP, Jokowi: 22 Negara Sudah Setop Ekspor Pangan
Advertisement
Musim Pemilu, Menteri Agama: Jangan Jadikan Agama sebagai Alat Politik
8 WNI Jadi Korban Ledakan Tabung Gas di Taiwan, Begini Kondisinya
Rumah Dinas Menteri Pertanian Digeledah KPK, Uang Puluhan Miliar Disita
KPK Periksa Istri Mantan Kepala Bea Cukai Jogja
Advertisement
Berita Pilihan
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement
Dinilai Peduli Pada Transportasi Ramah Lingkungan, Rektor UGM Terima Penghargaan Dalam Hub Space X KAI Expo
Advertisement
Di Coober Pedy, Penduduk Tinggal dan Beribadah di Bawah Tanah
Advertisement
Berita Populer
- Merayakan Maulid Nabi Muhammad Bareng Santri, Erick Thohir Beri Bola
- Gibran Didukung Relawan Maluku Utara lewat Deklarasi Beta Gibran Malut
- Target RI Masuk 10 Besar Internet Tercepat di Dunia, Kemenkominfo Diskon PNBP 5G
- Tertipu APK Surat Tilang, Korban Kehilangan Uang hingga Rp2,3 Miliar
- Polemik TikTok Shop, Indef: Prioritaskan Barang Lokal, Jangan Anakemaskan Produk Impor
- Peresmian Kereta Cepat Whoosh Jadi 2 Oktober 2023, Menhub: Mundur Lagi
- Pengamat: Tidak Ada yang Salah dengan TikTok Shop, Pedagang Harus Beradaptasi
Advertisement
Advertisement
