Data Modal Asing Tak Lagi Dirilis BI, Ini Alasannya
Bank Indonesia menghentikan rilis mingguan data aliran modal asing dan kini hanya melaporkan kepemilikan SRBI mulai pekan ini.
Polemik OTT Basarnas: Puspom TNI Mulai Proses Hukum Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (16/4/2023). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Harianjogja.com, JAKARTA—Mabes TNI memulai melakukan proses hukum terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi yang sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
Henri ditetapkan tersangka setelah sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Julius Widjojono mengatakan Panglima TNI telah memerintahkan agar menjadikan proses hukum terhadap perwira TNI itu sebagai prioritas.
"[Proses hukum] sudah dimulai. Panglima TNI memerintahkan [penegakan hukum] sebagai prioritas, transparan, dan tegakkan hukum," ujarnya kepada JIBI/Bisnis, Minggu (30/7/2023).
Julius juga mengatakan bakal melakukan proses hukum terhadap Marsdya Henri dan Letkol Afri dengan bersinergi bersama KPK. Namun demikian, Julius belum memerinci status hukum dari kedua perwira tersebut saat ini lantaran sebelumnya menilai KPK tak berwenang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), maupun menetapkan personel TNI aktif sebagai tersangka.
Pada konferensi pers, Jumat (28/7/2023), Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko menilai penetapan Marsdya Henri dan Letkol Afri oleh KPK menyalahi aturan. Dia juga mengatakan kini Lektol Afri sudah ditahan di Puspom TNI usai diserahkan oleh KPK, sedangkan Marsdya Henri baru menyerahkan diri pada Jumat lalu.
Hal tersebut, lanjut Agung, lantaran TNI belum menerima laporan resmi dari KPK pada Jumat lalu terkait dengan kasus tersebut sehingga belum bisa melakukan proses lebih lanjut.
"Beliau berdua kami belum tetapkan sebagai tersangka, karena kami baru menerima laporan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan KPK, apa barang bukti yang sudah didapat sehingga kami bisa mengambil langkah lebih lanjut," ucapnya pada konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
Pada hari yang sama, KPK menyebut penyelidiknya khilaf dan meminta maaf atas OTT yang dilakukan terhadap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Seperti diketahui, Afri merupakan satu dari 11 orang yang terjading OTT kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Selasa (25/7/2023. Afri, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menceritakan bahwa saat OTT, penyelidik menemukan bahwa salah satu pihak yang terjaring merupakan personel TNI (Letkol Afri). Hal itu disampaikan usai melakukan audiensi dengan pihak Mabes TNI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
"Kami paham bahwa tim penyelidik kami ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNi, bukan kita yang tangani. Bukan KPK," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
