Yuk, Intip Pembangunan Hunian di IKN untuk Pekerja Konstruksi, ASN hingga Menteri

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan perumahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan digunakan untuk tempat tinggal pekerja konstruksi, ASN/Polri, hingga jabatan menteri terus dikebut.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya memiliki tiga proyek pembangunan hunian di IKN dengan total anggaran mencapai Rp10,5 triliun. 

"Jadi yang diamanatkan kepada Ditjen Perumahan ada tiga, pertama ada rusun pekerja konstruksi 22 tower dengan fasilitas penunjang lengkap untuk 10.000-16.000 orang," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (13/6/2023).

BACA JUGA: Siap-siap! 23 Paket Proyek di IKN Senilai Rp2,69 Triliun Segera Dilelang

Dia menjelaskan, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN telah selesai dibangun pada Maret 2023 lalu. Kini, HPK telah ditempati oleh 4.000 tenaga kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

Adapun, HPK dibangun secara multi years contract (MYC) 2022 - 2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp596,52 miliar, di mana alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp124,9 miliar. 

"Realiasi fisik sudah diselesaikan tapi keuangan memang belum kami bayar 100 persen, menunggu audit pembayaran yang dilakukan BPKP, semoga dalam 1 minggu ke depan bisa dibayar," ujarnya. 

Sebagai informasi, pembangunan rusun HPK tersebut telah dimulai sejak 29 Agustus 2022. Adapun, proses pengerjaannya dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO. 

Di proyek ini WEGE mengerjakan pekerjaan design and build, landscape dan hardscape. Dari 22 tower, WEGE mengerjakan 12 tower dengan menggunakan teknologi modular sebanyak 1.739 unit. 

Pembangunan HPK di IKN dilaksanakan berdasarkan amanat Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya program perumahan di IKN, dia berharap investor akan ikut masuk menanamkan modal. 

"Diharapkan juga akan masuk sejumlah investor misalnya para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat," ujarnya. 

Proyek selanjutnya adalah pembangunan Rumah Tapak Menteri yang dilaksanakan secara MYC 2022 - 2024 sebanyak 36 unit dengan anggaran Rp520,46 miliar. Konstruksi infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa, KSO.

Saat ini pihaknya tengah membangun rumah contoh di Persil 105 dan Pembangunan Nursery Tanaman untuk penghijauan. Adapun, progres pembangunannya saat ini mencapai 11%.

"Jumlah Rumah Tapak Menteri yang akan dibangun di Persil 105 sebanyak 12 unit di atas lahan 9,1 hektar dan Persil 104 sebanyak 24 unit di atas lahan 10,6 hektar," terangnya. 

Lebih lanjut, Iwan juga mendorong pembangunan hunian ASN dan Hankam sebanyak 47 tower Rusun. Saat ini tengah dilaksanakan pemaketan 47 tower Rusun sebanyak 6 paket.

"Kami ditugaskan untuk membangun rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 tower dengan pagu anggaran Rp9,4 triliun secara MYC 2023-2024 dimana alokasi tahun ini 3,7 triliun," tandasnya. 

BACA JUGA: IKN Akan Dibuat Seperti Bali Agar Dicintai Masyarakat

Diluar APBN, dalam catatan Bisnis, Badan Otorita telah memberikan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau letter to proceed kepada 6 investor yang akan menggarap proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara senilai Rp47 triliun. 

Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, mengatakan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan hunian ASN di IKN berasal dari APBN dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). 

"Untuk yang perumahan target 17.000 [untuk ASN] dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun. Ada 5 perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, 6 sebetulnya, tapi yang 1 belum bisa diekspos," kata Dhony kepada wartawan.

5 perusahaan yang mulai menanamkan modalnya yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Perusahaan tersebut akan mulai membangun 6 menara rumah susun senilai Rp1,67 triliun.

Kemudian, ada Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara) dengan investasi sebesar Rp30,8 trilliun unutk membangun 60 menara rusun. 

Selanjutnya, Korean Land and Development 23 unit menara rusun senilai Rp8,65 triliun, konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti) menanamkan modal Rp1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan PT Nindya Karya (Persero) mengucurkan investasi Rp1,42 triliun untuk membangun 8 tower.  

Sementara itu, 1 investor lainnya belum dapat diungkap ke publik. Namun Dhony menyebut investor tersebut kemungkinan merupakan konsorsium lokal dan asing. Adapun, dia menjelaskan akumulasi total investasi dari 6 perusahaan tersebut mencapai Rp47 triliun.  

"Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan]," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com